Zakat Dijadikan Solusi Mengatasi Kemiskinan, Hanya Ilusi tak Bertepi

Oleh: Ine Wulansari
Pendidik Generasi

Ekonomi Indonesia saat ini mengalami krisis yang semakin buruk, pukulan ekonomi yang bertubi-tubi dirasakan oleh rakyat karena berbagai faktor, salah satunya yang dirasa berat oleh rakyat adalah menghadapi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum menemukan titik terang dalam penanganannya.

Disusul penumpukan utang luar negeri yang memperparah kondisi ekonomi bangsa, tentu saja semua memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Beban berat yang dipikul rakyat tak serta merta membuka mata hati penguasa untuk segera mengatasi berbagai keterpurukan, mereka memberikan solusi yang di luar akal sehat. Salah satunya, program Desa Cahaya yang digadang-gadang akan mampu mengatasi kemiskinan. Program ini digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan.

Usaha Pemkab dalam meminimalisir kemiskinan terus dilakukan, dengan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat menjadi salah satu prioritasnya. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Tisna Umaran, program Desa Cahaya merupakan inisiasi Yayasan Baitul Mal (YBA) Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sementara General Manager PT PLN Jawa bagian Tengah Sumaryadi menjelaskan, program Desa Cahaya bersumber dari zakat yang dikumpulkan dari para pegawai secara ikhlas. (PRBandungRaya.com, 2/11/2020)

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah. Faktor kemiskinan sangat beragam, dengan banyaknya jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Sedangkan di Indonesia untuk mengatasi kemiskinan sangat sulit diwujudkan, pasalnya solusi yang disuguhkan hanya bersifat parsial. Apabila pemerintah daerah mengambil langkah zakat sebagai jalan mengatasi kemiskinan, artinya pemerintah daerah tak memiliki skenario matang dalam penanganan kemiskinan dan mengambil solusi instan, maka pada akhirnya depresi ekonomi tak bisa dihindari.

Dengan dihadirkannya Desa Cakap Agamis Sehat (Desa Cahaya) diharapkan dapat membantu memberdayakan masyarakat, pendidikan dan kesehatannya. Juga mendorong masyarakat untuk bangkit dan berdaya secara ekonomi. Namun benarkah program ini akan membantu masyarakat merubah kehidupannya menjadi lebih baik? Rasanya tak tepat jika program ini dijalankan tanpa sokongan dan bantuan pemerintah sebagai penanggung jawab dalam kepengurusan rakyatnya.

Terlebih, program Desa Cahaya hanya mengandalkan zakat dan mengalokasikan dana zakat untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Rakyat mengeluarkan zakatnya kemudian disalurkan untuk program yang kembali kepada rakyat.

Saat ini kemiskinan yang menimpa masyarakat merupakan kemiskinan struktural atau sistemik, yakni kemiskinan yang disebabkan aturan serta kebijakan penguasa yang lahir dari sistem kapitalisme-sekulerisme dengan tabiat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang/kelompok pemodal atas izin pemerintah. Akibatnya, jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka atas sumber-sumber kekayaan yang sejatinya adalah milik umat.

Zakat dengan sifatnya konsumtif bukan produktif, merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada yang mampu dengan pendistribusiannya hanya untuk 8 asnaf atau golongan, yakni fakir, miskin, riqab, mualaf, fiisabilillah, amil zakat, ibnu sabil atau musafir, gharim. Sebagaimana firman Allah Swt:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (TQS At-Taubah: 60).

Maka, bagaimana mungkin zakat yang telah Allah tetapkan untuk 8 asnaf ini dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan yang kian mengkhawatirkan? Sungguh ini merupakan solusi yang ilusif, yang tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan sistemik.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, memiliki solusi jitu yang mampu mengentaskan masalah kemiskinan. Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, dengan sumber pendapatan utama negara berasal dari kekayaan negara dan kekayaan umum. Kekayaan negara meliputi fa’i, kharaj, jizyah. Sedangkan pendapatan kekayaan umum dari pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan, tambang, hingga hasil lautan.

Semua pendapatan ini disimpan di Baitul Maal, penggunaannya pun sudah dialokasikan sesuai kebutuhannya. Kekayaan negara dipakai untuk biaya administrasi, gaji pegawai, dll. Sementara kekayaan umum dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyat, seperti layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Sehingga dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, negara tidak akan kekurangan pendapatan dan rakyat pun akan terhindar dari kemiskinan. Karena negara akan berdiri secara mandiri dengan pengelolaan pendapatan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dan dapat dipastikan negara yang menerapkan aturan Islam dengan sistem ekonomi Islamnya tidak akan membuka ruang kebebasan bagi asing ikut campur urusan negara dan kebijakannya karena kedaulatan negara harus bebas dari intervensi kuffar.

Semua ini akan terwujud dan berjalan beriringan dengan didukung aturan Islam yang komprehensif, serta diterapkan dalam kepemimpinan Islam oleh seorang imam yang berfungsi sebagai junnah (perisai) sehingga rakyat akan sejahtera tanpa ada praktik menggerogoti dana umat sebagaimana saat aturan kufur diterapkan di tengah umat atas nama kapitalisme demokrasi.