OPINI  

Pendidikan: Politisi dan Profesional

PENGELOLAAN sebuah negara dilakukan oleh dua unsur penting dalam struktur negara demokratis yaitu profesional/birokratis dan politisi.

Untuk menjadi profesional dilakukan suatu proses yang panjang dan bertingkat. Untuk menjadi guru profesional saja perlu syarat ijazah S1 dan harus ikut PPG atau harus tersertifikasi.

Tapi aneh bin ajaib untuk menjadi politisi tak sesulit itu padahal kekuasaan politisi jauh melebihi jabatan profesional.

Seorang birokrat yang telah menempuh karir puluhan tahun dapat digeser dan dipindah oleh anak kemaren sore yang jadi bupati atau kepala daerah.

Pendidikan politik sejatinya menjadi acuan bagi jabatan politik agar Politisi mengetahui tujuan dan proses meraih tujuan.

Fenomena anak atau istri politisi jadi politisi bukan saja melanggar etika bernegara tapi melanggar akal sehat. Para politisi berdalih tidak ada aturan yang dilanggar.

Ya, memang aturan dibuat selama ini tidak didasarkan pada aturan akal sehat. Aturan yang selama ini dibuat hanya berdasarkan hasrat kekuasaan.

Pertanyaannya apa salahnya seorang anak atau istri bupati, anak gubernur, atau anak presiden juga menjadi pengganti ayahnya atau suaminya?

Beberapa kasus terjadi seperti di Purwakarta, Anne dipilih oleh KDM karena Anne isterinya, padahal secara faktual Anne tidak atau belum memiliki prestasi ketika akan dicalonkan.

Begitupun anaknya KDM dipilih jadi Ketua DPD Golkar Purwakarta, karena prestasi ayahnya bukan prestasi anaknya. Dan banyak lagi kasus lain yang jauh lebih parah dan menghawatirkan.

Purwakarta selama ini terasa dalam atmosphere KDM dan keluarganya. Padahal kita telah sama-sama sepakat bahwa kita hidup dalam sebuah negara demokratis Pancasila, dan bukan hidup di era kerajaan yang otoriter.

Dalam sebuah negara demokratis siapapun berhak untuk dipilih dan memilih tapi harus sesuai dengan aturan permainan yang telah disepakati dan sesuai dengan etika dan norma dalam naungan negara Pancasila.

Sekarang kita saksikan apa yang terjadi di Purwakarta? Perceraiaan yang sejatinya menjadi domain private berdampak publik.

Demikian pun ketika KDM memiliki masalah dengan PP Golkar berdampak pada kepemimpinan Golkar di Kabupaten Purwakarta.

Jujur secara pribadi saya sangat respek dengan KDM yang telah berhasil dalam mengelola Purwakarta tapi sayang sikap kenegarawanannya terluka dengan beberapa kasus yang terjadi.

Oleh karena itu perlu kiranya seorang politisi menginisiasi suatu aturan agar yang terlibat atau ikut kontestasi Pilkada memiliki tahapan dalam mencalonkan diri.

Bukan karena uang, popularitas dan elektabilitasnya saja, sebab kalau tidak akan terjadi kekacauan dalam system berbangsa dan bernegara.

Menurut A. Setyo Wibowo dalam Filsafat Pendidikan Politik Platon, sekarang ini kita sedang menghadapi dua tantangan besar yaitu budaya teknologi dan budaya demokrasi.

Menurutnya pendidikan calon pemimpin tidak lepas dari dua tantangan tersebut. Hal terpenting bagi pendidikan pemimpin adalah menjadi manusia merdeka dan berdaulat yang harus dimulai dengan pendidikan rasa-merasanya (sensibilitas).

Kehilangan sensibilitas dapat membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain. Politisi yang dimunculkan tiba-tiba mungkin dapat mengerti secara kognitif tapi tidak peka terhadap orang lain dan lingkungannya.

Budaya teknologi telah menyetir cara kita hidup baik cara kita merasa, berpikir, dan berharap.

Teknologi hanya berfokus pada hasil agar lebih cepat dan lebih banyak dan mengesampingkan aspek kemanusiaan, mengesampingkan aspek harmoni hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam.

Dalam perspektif teknologi, dunia harus kita kuasai, kita kendalikan agar kita memiliki lebih cepat dan lebih banyak. Salah satu contoh budaya teknologi dalam politik adalah menjadikan politisi dadakan seperti isteri dan anak untuk menggantikan suami atau ayahnya.

Karena dadakan dan instan maka ketika memimpin dan berkuasa dapat kehilangan sensibilitas.

Teknologi sebuah keniscayaan tapi sejatinya budaya teknologi harus menciptakan manusia-manusia merdeka, berdaulat, dan kreatif dan bukan menjadikan manusia instan.

Budaya kedua adalah budaya demokratis. Demokrasi yang selama ini kita rasakan adalah kekuasaan di tangan rakyat, hingga rakyat bebas menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau diatur.

Di sisi lain dalam budaya demokrasi selama ini seperti di awal kemerdekaan mulai tahun 1945 hingga 1959 roda pemerintahan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Mulai dari bentuk pemerintahan presidensial, kemudian demokrasi parlementer (liberal), dan demokrasi terpimpin.

Perubahan tersebut diduga terkait demokrasi yang kebablasan satu sama lain tak ingin diatur tapi saling mengatur oleh karena itu terpaksa dibuat suatu  dekrit Presiden dan didukung oleh TNI AD.

Sejarah lahirnya negara demokrasi adalah anti tesis dari sistem pemerintahan yang otoriter yang diperintah sewenang-wenang oleh raja kemudian digulingkan oleh rakyat.

Tapi kemudian lahirlah oligarkhi kaum kaya atau pemodal. Jadilah rezim penguasa kaya, yang berkuasa baik langsung maupun tidak langsung, hingga sampai saat ini uang menjadi pemain penting dalam sistem demokrasi yang kita praktikan.

Budaya demokrasi lainnya yang dianggap justru bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan adalah adanya sikap toleran, anarkhi, dan kekacauan moral.

Toleran terhadap pelanggar hukum, toleran terhadap ketidakadilan, dan toleran terhadap pelanggar nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

Anarkisme lahir karena dalam negara demokrasi perlunya kesetaraan  sehingga hilangnya rasa hormat kita kepada yang tua, kepada pemimpin dan lain sebagainya.

Kekacauan moral lahir karena mengatasnamakan kebebasan berpendapat, sehingga berbicara kasar, fitnah, dan umpatan dijadikan sebagai sebuah kritik yang tajam.

Platon menyarankan bahwa pendidikan sejatinya diberikan kepada para politisi sesuai dengan potensinya. Baginya manusia memiliki tiga daya yaitu epithumia, thumos, logistikon.

Epithumia adalah wilayah dari perut ke bawah yang karakter orangnya adalah selalu mempertimbangkan untung dan rugi, karakter orang semacam ini lebih tepat menjadi pengusaha atau money makers.

Kedua adalah adalah thumos yang wilayahnya sekitar dada, karakter orang seperti ini adalah pemberani oleh karena itu orang seperti ini cocoknya dididik menjadi tentara, polisi atau birokrasi.

Dan yang terakhir logistikon adalah wilayah kepala, yang mana orang seperti ini memiliki karakter pemikir, konseptor lebih cocok menjadi konselor atau filosof, dan cocok menjadi seorang pemimpin.

Seorang calon pemimpin yang baik menurutnya adalah seorang anak yang memiliki karakter pemikir agar menjadi manusia bijak melalui beberapa tahapan.

Tahapan terpenting adalah membangun sensibilitas dan keterampilan berpikir agar menjadi manusia bijak. Semakin tinggi jabatannya semakin tidak memiliki apa-apa.

Berbeda dengan manusia yang selalu memperhatikan untung dan rugi yang mereka perhatikan adalah mencari kenikmatan dan menghindari penderitaan.

Demikian juga dengan karakter manusia pemberani, yang mereka perjuangkan adalah kehormatan atau harga diri. Sejatinya negara dibangun atas tiga kekuatan ini secara harmoni. Siapapun orangnya harus melalui tahapan pendidikan (PAIDEIA) agar hidup dapat saling mengisi dan harmoni.(*)

Oleh: Dr. H. Srie Muldrianto, M.Pd.

Dosen Ilmu Pendidikan STAI DR. K.H. EZ Muttaqien Purwakarta