Belajar Daring Dianggap Mahal,Tenang Ada Pulsa Gratis untuk Siswa

JAKARTA Bagi siswa yang mengalami kesulitan khususnya yang layak dibantu, Pemerintah Pusat bakal menggelontorkan bantuan pulsa. Skema subsidi ini segera digelontorkan mengatasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang selama ini terus menuai polemik.

”Ada skema yang sudah diputuskan dan tinggal teknis pelaksanaan saja. Skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu atau yang layak dibantu,” papar Wakil Presiden Ma’ruf Amin seperti dilansir FIN.

Wapres RI menyampaikan hal itu, dalam forum rapat konsultasi bersama Pimpinan DPD RI yang berlangsung secara virtual. Dan dalam rapat tersebut, Ma’ruf meminta semua bahan dan laporan dari DPD untuk disampaikan kepadanya. ”Segera disiapkan, dan saya minta tolong disampaikan langsung semua aspirasi yang masuk. Akan kami perhatikan,” tuturnya.

Rapat konsultasi itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, dan Sultan Bakhtiar Najamudin. Sedangkan Mahyudin berhalangan hadir.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga telah membolehkan apabila dana bantuan operasional sekolah (BOS) digunakan untuk membantu subsidi pulsa internet siswa kurang mampu tersebut.

Ma’ruf menambahkan pemerintah sudah menyiapkan anggaran dana sekitar Rp30 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi TIK di Indonesia. Isu lain yang disampaikan pimpinan DPD RI dalam rapat tersebut di antaranya terkait jaminan produk halal, pemekaran daerah, ketahanan pangan, dan ketahanan sektor kesehatan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin sempat melaporkan kepada Wapres tentang beberapa kinerja menteri kabinet terutama yang mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha.

Bagi Sultan, hal itu penting mendapat perhatian, agar tidak menjadi beban Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini.

”Salah satunya kementerian perdagangan. Khususnya terkait izin ekspor dan impor yang dinilai lambat dan sulit. Kami punya contoh kasus, kebetulan yang telah kami kunjungi dan terima langsung aspirasinya,” terang Sultan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah membolehkan apabila dana bantuan operasional sekolah (BOS) digunakan untuk membantu subsidi pulsa internet siswa kurang mampu tersebut.

Terpisa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyarankan Kemendikbud untuk menggratiskan internet bagi siswa dan guru selama pandemi Covid-19 dari dana Program Organisasi Penggerak (POP).

Retno mengatakan bahwa penggratisan internet dari dana BOS tidak akan cukup karena dana tersebut sudah sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lain bagi sekolah, terutama di masa pandemi Covid-19.

Ia mengatakan dana BOS itu sebaiknya digunakan untuk infrastruktur yang dibutuhkan untuk persiapan pembukaan sekolah di tahun depan, jika pandemi Covid-19 dapat diatasi pada akhir tahun.

”Karena vaksin belum ditemukan, maka kita pun harus jaga jarak, kita harus pakai masker. Nah, itu butuh macam-macam, butuh sabun, tisu, butuh infrastruktur seperti wastafel di setiap kelas, disinfektan dan lain-lain. Itu dana BOS baru bisa digunakan,” jelasnya.

Ketika dana BOS itu telah digunakan untuk infrastruktur, menggaji guru honorer dan lain-lain, maka alokasi dana untuk menggratiskan internet bagi murid dan guru tidak akan memadai.

Maka, KPAI menyarankan agar dana internet untuk siswa itu diambil dari dana POP yang menurutnya belum secara langsung menyentuh kebutuhan guru dan siswa saat ini, terutama di masa pandemi Covid-19. (fin/ded)