Rohimat, Ruhimat dan Harapan Baru

Dua tahun lalu, mendadak hampir semua radio di Subang menyebut nama yang agak familiar. Tidak begitu asing di telinga. Menyebut-nyebut nama Ruhimat. Siapa dia?

Hanya beda satu huruf dengan Bupati Subang periode 1998-2003: ROHIMAT. Ditulis besar, agar mudah dibaca. Beda satu huruf.

Bupati Rohimat dinilai mampu memajukan Subang. Mengusung jargon: “Selalu Maju dan Berkembang”. Di Golkar Subang, ia menjadi Dewan Penasehat. Pituin Bandung yang ditugaskan menjadi Bupati Subang.

Entah karena mudah diingat, entah karena sudah bosen bupati dengan identitas latar belakang parpol, singkat cerita Ruhimat terpilih jadi Bupati Subang periode 2018-2023. Mengalahkan politisi Imas Aryumningsih dan kandidat yang diusung PDIP: Kombes Pol Dedi J.

Hingga kini, sebagian orang, terutama orang tua kadang masih menyebut bupati Ruhimat menjadi Bupati Rohimat.

Padahal antara Rohimat dan Ruhimat itu amat beda. Rohimat birokrat, Ruhimat pengusaha. Bagaimana hasil kepemimpinannya? Kita lihat nanti.

Sekarang baru menjelang satu tahun. Ibarat rumah, baru membangun fondasi. Ditandai dengan launching program. Saking banyaknya launching mendapat kritikan: bupati launching. Tidak apa-apa. Harus kebal kritik, tinggal dibuktikan.

Tapi, menjelang satu tahun pemerintahan Jimat-Akur, ada kemajuan apa yang dirasakan? Tulisan ini, bagian awal dari serangkaian catatan menjelang satu tahun Jimat-Akur.

Memang tidak mudah hanya mengukur kinerja dalam satu tahun. Kepala daerah diberi waktu lima tahun. Bagaimana mengukur dan ke mana arah kebijakannya?

Bisa dilihat dari kebijakan anggaran. Ke mana prioritas anggaran, untuk siapa, seberapa signifikan menopang kemajuan Subang. Apa bedanya dengan program infrastruktur era pemerintahan sebelumnya.

Sebab kalau hanya mengklaim anggaran infrastruktur naik, semua bupati bisa. Ya pasti naik, karena besaran APBD naik. Apalagi di era Ruhimat ini, pajak bumi dan bangunan (PBB) juga dinaikkan lebih dari 100 persen. Sama rasa, sama rata. Untuk yang kaya, juga miskin. Padahal perlu melakukan pendekatan distributif.

Baik? Tentu baik tujuannya. PAD naik, APBD naik. Kalau pendekatannya logika angka. Tapi ada yang diabaikan. Begitulah pengambilan keputusan, terkadang mengabaikan sisi lain.

Tidak ada subsidi untuk yang sangat miskin. Misalnya: PBB digratiskan. Bagaimana pula insentif untuk pemungut pajak? Saat ini petugas pajak masih mendapat honor Rp75 ribu per bulan.

Garansi apa yang akan didapatkan masyarakat setelah PBB dinaikkan? Seberapa signifikan perbedaan kemajuan pembangunan infrastruktur nanti. Semuanya harus dijelaskan ke publik.

Harus diwaspadai, biasanya akan ada korban dari kelalaian dalam pengambilan kebijakan.

Ketidakadilan sering terlahir karena keteledoran (unjust by default). Akan melahirkan siklus baru, lingkaran setan yang mematikan. Misal: yang miskin tak mampu bayar PBB akan menunggak, bertahun-tahun. Lalu dia tidak punya kesempatan untuk mengajukan pinjaman ke perbankan, karena PBB tidak dibayar. Lalu dikucilkan dan dihardik oleh aparat desa. Begitu seterusnya.

Itu hanya contoh, betapa keadilan distributif harus diperhatikan. Sebab jika tidak, akan melahirkan lingkaran masalah baru. Sistemik.

Maka pendekatan komprehensif amat diperlukan dalam pengambilan kebijakan. Meskipun tetap akan selalu ada resiko dan tidak akan memuaskan semua pihak. Tapi pendekatan menyeluruh dan terukur setidaknya akan terhindar dari keteledoran.

Ko malah ceramah ya? Maksud saya, pemerintah sebaiknya tidak hanya menggunakan parameter materialistik dan statistik mengukur kemajuan. Juga jangan menghayal segala hal bisa menjadi unggulan. Justru jika lebih spesifik akan lebih fokus.

Hati-hati, pendekatan pembangunan jangan hanya state centris: didefinisikan oleh penguasa. Mengabaikan keinginan publik. Melupakan esensi.

Ada yang menarik, di salahsatu desa di kawasan Pantura Subang bisa dijadikan contoh. Sang kepala desa incumbent membangun desa dengan baik. Semua gang dicor, diaspal. Kantor desa mewah. Tamannya indah.

Tapi mengejutkan, dalam Pilkades 2018 lalu dia kalah. Oleh penantang. Saya bertanya ke warga, mengapa incumbent kalah? Jawabnya: jalan desa yang bagus memang penting. Tapi kami butuh air untuk sawah-sawah kami.

Rupanya penantang incumbent menjanjikan perbaikan irigasi untuk mengairi sawah-sawah. Itu yang lebih dibutuhkan masyarakat. Akhirnya menang!

Rohimat memimpin di zaman peralihan Orde Baru ke reformasi. Ruhimat memimpin di atas kepercayaan publik terhadap kepala daerah non kader partai dan non birokrat. Untuk pertama kali.

Kita lihat perjalanan kepemimpinannya. Bagaimana peran Wakil Bupati Agus Masykur. Kita bahas nanti.(*)

Penulis: Lukman Nurhakim–Pemred Pasundan Ekspres