Mengingat Lagi Jejak Politik Prabowo, Jokowi-Ahok dan Perjanjian Batu Tulis

JAKARTA-Hari ini Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok dijadwalkan bebas murni dari Rutan Mako Brimob. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah selesai menjalani masa hukuman dua tahun penjara sejak 2017 lalu akibat kasus penistaan agama.

Kepemimpinan Ahok tetap dikenang banyak orang. Ahok dikenal tegas dan berani berkonfrontasi dengan DPRD. Dalam kepemimpinannya selama dua tahun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden, Ahok dinilai telah banyak membawa kemajuan bagi Jakarta. Aksi penggusuran kawasan kumuh menjadi sorotan. Tapi sekaligus terbukti membuat Jakarta lebih bersih dan tertata.

Kebebasan Ahok menjelang Pilpres 2019 memunculkan banyak isu politik. Apakah Ahok akan deklarasi mendukung Jokowi? Bahkan santer beredar kabar Ahok akan menjadi kader PDIP. Para pendukungnya sudah sejak tadi malam memadati area Lapas Mako Brimob. Karangan bunga ucapan selamat atas bebasnya Ahok dari masa hukuman juga sudah berderet.

Melambungnya nama Ahok tidak terlepas dari peran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di tahun 2012 lalu, mantan Danjen Kopassus itu memilih tidak mencalonkan kadernya untuk Pilkada DKI Jakarta. Malah melobi Walikota Solo Joko Widodo dan anggota DPR RI Ahok untuk berpasangan. Bahkan melobi Megawati agar PDIP ikut mendukung Jokowi-Ahok untuk dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta.

Bagi Prabowo, rekam jejak Ahok memimpin Kabupaten Blitung Timur dan Jokowi memimpin Solo memenuhi syarat pemimpin ideal untuk membenahi Jakarta. Keduanya figur bersih dan berhasil memimpin daerahnya.

“Rakyat butuh pemimpin bersih, bukan pemimpin maling. Kita mencari putera terbaik, warga negara terbaik untuk rakyat. Tidak ada tawar menawar untuk itu,” kata Prabowo di Jakarta, Senin (19/3/2012) lalu.

Menjelang Pilkada, Ahok yang saat itu sudah menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar sempat kaget mendapat kabar bahwa Prabowo akan mencalonkan dirinya. Beberapa kali orang kepercayaan Prabowo menyampaikan pesan itu dan tidak begitu direspons Ahok. Sebab ragu akan kebenaran itu.

BACA JUGA:  Sabar sebagai Bentuk Kematangan Spiritual

“Pokonya saya mau Ahok. Pokonya Jokowi-Ahok. Ini putusan kita,” demikian penegasan Prabowo seperti yang diungkapkan Ahok dalam salahsatu wawancara dengan media.

Hingga akhirnya, Ahok, Prabowo dan sejumlah elit Gerindra bertemu Ahok di sebuah mal di Jakarta. Secara langsung Prabowo meminta Ahok bersedia dicalonkan. Ahok pun menerima tawaran itu dan memaparkan konsepnya membenahi Jakarta. Berdasarkan pengalamannya saat menjadi staf ahli Gubernur Sutiyoso.

Untuk memperbesar peluang kemenangan, Prabowo juga mengirim utusan ke Megawati agar PDIP mendukung pasangan Jokowi-Ahok. Padahal saat itu PDIP santer akan mendukung petahana Fauzi Bowo berpasangan dengan kader PDIP Adang Ruchiyatna. Selain maraknya juga disebut nama Walikota Surabaya Tri Risma Maharani yang digadang cocok memimpin Jakarta.

Lobi Prabowo berhasil, melalui Sekjen PDIP saat itu Tjahjo Kumolo, Ahok diminta bertemu elit PDIP di Megawati Institut. Kemudian PDIP akhirnya menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ahok. “Koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra ditambah dukungan partai-partai lain yang tidak memiliki kursi DPRD DKI mendukung Jokowi sebagai cagub DKI,” kata Tjahjo Kumolo kepada media.

Diusung koalisi PDIP, Gerindra dan 24 parpol nonparlemen lainnya, Jokowi-Ahok mendaftarkan diri ke KPU pada 3 Maret 2012 lalu. Ahok pun mundur dari Parai Golkar yang lebih memilih calon petahana. Dengan penuh kekompakan, Prabowo dan Megawati sama-sama mengkampanyekan Jokowi-Ahok dengan menjanjikan perubahan untuk Jakarta. Berbalut pakaian kotak-kotak sebagai simbol politik.

Sejarah baru bagi Jakarta akhirnya tercipta. Pertama kalinya warga DKI Jakarta memilih calon yang “diimpor” dari luar Jakarta. Jokowi-Ahok berhasil meraup suara 53,8 persen menumbangkan petahana Fauzi Bowo-Nara.

Kemesraan Prabowo, Jokowi dan Ahok tidak bertahan lama. Setelah secara mengejutkan PDIP memilih mendukung Jokowi menjadi Capres 2014. Padahal Prabowo berharap PDIP memenuhi Perjanjian Batu Tulis di Hambalang, Bogor pada 16 Mei 2009 lalu. Perjanjian itu ditanda tangani Prabowo dan Megawati. Pada poin ketujuh tertulis bahwa Megawati akan mendukung Prabowo sebagai Capres pada Pilpres 2014.

BACA JUGA:  Berburu Baju Lebaran di Pasar Impres Pamanukan

Tapi PDIP membantah bahwa perjanjian itu sudah tidak berlaku. Sebab pasangan Megawati-Prabowo kalah dalam Pilpres 2009 tersebut. “Karena ini tidak terpilih, jadi secara moral dan etika itu tidak berlaku. Kalau waktu itu Mega terpilih, mungkin bisa berguna pencapresan Prabowo,” tandas politisi PDIP Sadarto Danusubroto seperti yang dirilis rmol.com, 18 Maret 2014 lalu.

Prabowo tidak merasa turun derajat dan gensi berhadapan dengan orang yang dia usung. Pada Pilpres 2014 Prabowo harus rela berhadapan dengan Jokowi. Lalu harus menerima kenyataan pahit, Prabowo dikalahkan Jokowi.

“Pengkhiatan” masih terus berlanjut. Setelah menduduki kursi Gubernur DKI yang ditinggalkan Jokowi, Ahok juga meninggalkan Prabowo sekaligus mundur dari Partai Gerindra. Ahok mundur karena alasan Gerindra mendukung wacana RUU pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Tapi Prabowo melawan dengan tidak membiarkan DKI Jakarta kembali dipimpin Ahok. Tokoh yang diusung Prabowo yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno berhasil memenangi Pilgub DKI Jakarta 2016. Ahok pun terjungkal hingga masuk penjara tersandung kasus penistaan agama.

Prabowo menyerah? Belum. Pertarungan Prabowo vs Jokowi jilid 2 terjadi di Pilpres 2019.  Jika Jokowi kalah di Pilpres April nanti, akan menjadi capres petahana kedua yang dikalahkan setelah Megawati yang dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 lalu.

Sebaliknya jika Prabowo kalah, menjadi satu-satunya capres yang kalah tiga kali. Lalu, apakah Ahok akan kembali ke Gerindra dan Prabowo atau berlabuh di PDIP dan mendukung Jokowi?(red)