PURWAKARTA-Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Purwakarta Dr. H. Purwanto, M.Pd., menyampaikan keprihatinannya atas nasib ribuan guru honorer. Pasalnya, para guru honorer yang telah mengabdi dengan sukarela namun masih belum diapresiasi negara dengan diangkat sebagai guru Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Sampai hari ini negara masih ketergantungan akan kehadiran guru honorer. Pasalnya, tanpa guru honorer sekolah bisa lumpuh. Mengingat, hingga saat ini sekolah-sekolah, termasuk di Kabupaten Purwakarta, masih kekurangan guru ASN,” kata Purwanto kepada wartawan, Selasa (27/2).
Tanpa guru honorer, sambungnya, sekolah bisa lumpuh. “Padahal selama ini, instrumen pendidikan ditopang sama bapak dan ibu guru honorer ini. Namun, nasib mereka masih memprihatinkan,” ujar Purwanto.
Termasuk di Kabupaten Purwakarta, lanjutnya, pada formasi PPPK tahun 2023 kemarin, sebanyak 1.000 guru honorer sudah lolos passing grade dan lolos PPPK. “Akan tetapi, karena formasinya PPPK-nya sedikit, maka yang lolos passing grade nasibnya masih belum ada kejelasan,” ucapnya.
Baca Juga:Warga Serbu Pasar Murah Polres Purwakarta, Beras SPHP Rp50 ribu Per 5Kg, Setra Ramos Rp69.500Pentas Seni PAI di SDN Pangsor Ikhtiar Menuju Konsistensi Akhlak Mulia
Sehingga, pada Jumat 23 Februari 2024 kemarin, ratusan guru honorer yang telah lolos passing grade PPPK mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memertanyakan kejelasan nasib mereka. “Ini membuat kita semakin prihatin. Seharusnya, negara membuka keran rekrutmen CASN guru atau PPPK untuk guru, yang sumbernya dari mereka para guru honorer,” katanya.
Sebab, mereka telah mengikuti ujian seleksi dengan yang lain, dan kemudian mereka lolos. Seharusnya, mereka yang lolos ini di tahun-tahun berikutnya menjadi prioritas untuk PPPK, tanpa harus mengikuti ujian seleksi lagi. “Ujian mereka jelas, dan mereka kompeten sehingga lolos. Tetapi kalau ada pembukaan PPPK atau rekrutmen lainnya mereka harus ikut ujian lagi. Kalau begitu, kelulusan mereka sudah valid. Kalau tidak valid maka testing kemarin tidak sah,” ujarnya.
Purwanto menyebutkan, sampai saat ini guru honorer masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Negara, terkesan tidak serius mengafirmasi mereka. Padahal, tanpa guru honorer aktivitas pendidikan terutama di daerah bisa lumpuh. “Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kami mendorong segera prioritaskan para guru yang telah lolos ujian PPPK untuk segera ditempatkan,” ucapnya.