Pernyataan Terbaru Moeldoko: Sebut Luhut Panjaitan dalam Pusaran Isu Kudeta Partai Demokrat

Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA-Isu kudeta Partai Dmeokrat makin liar dan terus bergulir. Kali ini Moeldoko yang dituding memotori gerakan politik ambil alih Demokrat itu menyeret nama Luhut Panjaitan. Isu ini bergulir setelah diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pernyataan terbaru Kepala Staf Presiden Moeldoko mengenai pertemuannya dengan beberapa tokoh partai berlambang mercy tersebut. Moeldoko mengungkapkan tokoh-tokoh tersebut juga sempat menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengatakan bahwa kader tersebut menyampaikan hal yang sama kepada Luhut.

Sebelumnya Moeldoko telah menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan kader Demokrat ada cerita mengenai kondisi internal partai tersebut. “Pak LBP (Luhut) pernah cerita saya didatangi mereka (kader Demokrat), case-nya sama tapi enggak ribet begini,” kata Moeldoko, Rabu (3/1).

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu juga menjelaskan pertemuannya dengan kader Demokrat berlangsung beberapa kali, baik di kediamannya maupun di hotel. Meski demikian, Moeldoko menganggap hal itu bukan hal yang aneh.

“Intinya diajak ketemu, aku datang. Biasa saja. Setiap hari di kantor juga menerima orang dari berbagai kelompok,” katanya.

Dia juga membantah menjadi dalang desakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat hingga menjadi calon Presiden. Selain itu Moeldoko juga menepis pernyataan salah seorang pengurus Demokrat bahwa dirinya menodong Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Pewan Pimpinan Cabang (DPC) partai pemenang Pemilu 2009 itu.

“Andaikan saya punya pasukan bersenjata. Memangnya saya bisa todong DPC dan DPD. Parpol itu kan ada AD/ART-nya, jangan lucu-lucuan begitu,” ujarnya. Begitu pula soal adanya isu pembagian uang ke DPC dan DPD Demokrat juga ditepisnya. “Saya ikut sedikit mensejahterakan (pegawai) KSP saja tidak bisa apalagi urusan di luar,” katanya.

Secara khusus, Moeldoko meminta AHY tak khawatir dengan isu kudeta ini. Apalagi putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi. “Jadi dinamika parpol itu biasa kalau seperti itu,” katanya.

Adapun Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengakui Luhut sempat bertemu dengan sejumlah kader Demokrat. Meski demikian, tokoh yang bertandang bukanlah nama-nama yang ramai belakangan ini. Jodi juga mengatakan dalam pertemuan tersebut tak ada isu kudeta AHY yang menjadi pembahasan. “Pak Luhut orangnya terbuka saja, apalagi ada yang hadir itu temanya,” kata Jodi, Rabu (4/2).

Tak hanya itu, Jodi menyampaikan bahwa AHY juga pernah menemui Luhut di kediamannya. Sedangkan silaturahmi mantan Menko Polhukam ini dengan SBY juga terjalin dengan baik.

Memanasnya kondisi internal Demokrat ini tercium publik usai AHY menggelar konferensi pers pada Senin (2/2). Dalam pernyataannya, ia mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang adanya keterlibatan pejabat negara dalam usaha mendongkelnya.

Dia menyampaikan ada lima orang pelaku gerakan yang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang enam tahun tidak aktif, dan satu mantan kader yang sembilan tahun lalu diberhentikan karena menjalani hukuman akibat tindak pidana korupsi. Ada pula satu kader Demokrat yang telah hengkang sejak tiga tahun lalu.

“Sedangkan yang non kader adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami minta konfirmasi kepada Presiden,” kata Agus.

Belakangan nama Moeldoko terkuak sebagai pejabat tinggi tersebut. Namun, pernyataan AHY ini langsung dibantah sejumlah kader Demokrat. Beberapa tokoh ini bahkan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan kondisi partai tersebut saat ini. Beberapa yang hadir adalah mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya, mantan Sekretaris Jenderal Darmizal, kader senior Yus Sudarso, serta Sofwatillah Muzaid.

Dalam pernyataannya, Yahya menyampaikan alasan dorongan Kongres Luar Biasa (KLB) dari kader merupakan yang lumrah. Yahya mengaku telah mendengarkan kekecewaan kader di daerah tentang cara AHY mengelola partai. Beberapa di antaranya adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai kerap memungut iuran dari tiap fraksi DPD dan DPC.

Padahal kebijakan ini tak pernah ada di masa Ketum sebelumnya seperti Subur Budhisantoso, Hadi Utomo, dan Anas Urbaningrum. Tak hanya itu, penentuan pasangan calon kepala daerah ditarik ke DPP dan bukan DPD dan DPC. “Sepenuhnya tidak memperhatikan usulan dan aspirasi daerah,” kata Yahya.(red)