Bolong-bolong ‘Tol Langit’ Jelang Industrialisasi di Subang

Tampak Atas Pelabuhan yang Akan Menjadi Ikon Kemajuan Industri di Kabupaten Subang

Subang digadang menjadi Kawasan industri oleh pemerintah pusat. Pemkab Subang menyambut antusias, Bupati Ruhimat ingin jalan-jalan baru segera dibangun, tak ada jalan bolong dan rusak hingga akhir pemerintahannya. Tapi jalan “tol langit” jaringan internet Subang yang sama pentingnya masih bolong-bolong. Sebanyak 77 desa tercatat dengan jaringan tidak memadai. ___________________________________________________

Kini hampir semua urusan serba (menggunakan) internet. Kita memang berada di era Internet of Thing (IoT). Belanja data (internet) seperti sudah belanja kebutuhan pokok. Tak hanya untuk berkomunikasi, internet pun menjadi penopang perekonomian dan pendidikan. Apalagi saat pandemik Covid-19, orang belum bisa bebas bertatap muka. Internet sangat dibutuhkan.

Tapi tetap saja, di daerah tertentu tetap sulit mengakses internet. Banyak uang pun tetap tidak bisa mengakses internet. Maka masalahnya menjadi dua: tidak bisa membeli paket data internet karena faktor ekonomi. Kedua, di daerah terpencil, masyarakat kategori mampu pun tidak bisa mengakses internet. Kesenjangan digital itu berdampak pada tersendatnya banyak hal. Aktivitas pendidikan secara daring sesuai protokol Covid-19 tidak bisa dilaksanakan. Masyarakat tertentu belum bisa merasakan pertumbuhan ekonomi digital.

......................
Ingin lanjut membaca konten ini? daftar menjadi Member Premium sekarang!
Masuk Beli Premium

Di Subang, masalah itu bertambah. Masih terbatasnya akses jaringan fiber optic (FO) yang membentang di wilayah Subang. Di banding daerah lain, infrastruktur jaringan internet Subang masih tertinggal jauh. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Subang menyebutkan, jaringan kabel FO di Subang baru sekitar 15 kilometer. Jauh tertinggal dibanding Purwakarta dan Indramayu yang sudah mencapai puluhan hingga ratusan kilometer. Bahkan Pemkab Purwakarta akan segera menerapkan sistem tanda tangan digital. Dinas Kominfo Jabar menuyebut, di antara daerah di Jabar dengan infrastruktur jaringan internet yang lebih maju yaitu Kota Bandung, Depok, Indramayu, Bogor dan Cirebon.

BACA JUGA:  (E-Paper) Pasundan 23 Oktober 2020

Padahal, Kabupaten Subang digadang pemerintah pusat menjadi Kawasan Industri. Tentu jaringan internet bagi pelaku bisnis amat penting. Data terbaru, lahan untuk Kawasan industri di Subang terus bertambang menjadi lebih dari 24 ribu hektare. Di satu sisi bisnis sudah dimudahkan dengan layanan perizinan terpadu secara online yaitu online system submission (OSS) tapi di sisi digitalisasi Subang masih jauh tertinggal.

Selain itu, kecepatan (bandwidth) jaringan internet di Subang masih belum memuaskan, hanya 20 mbps (mega bite per second). Ilustrasinya, jika 10 orang menggunakan jaringan internet bersamaan dengan kebutuhan data tinggi tentu akan tersendat (buffering). “Kita agak repot kalau ada vidcon (video conference) bersamaan di Pemda. Kita tarik sana-sini biar bisa lebih dari itu. Idealnya di kecepatan 50 mbps. Kalau standar internasional 500 mbps,” ungkap Kepala Diskominfo Subang, Mas Indra Subhan, Jumat (16/10).

Petugas Diskominfo memeriksa secara berkala jaringan internet di instansi pemerintah. 

Bagaimana upaya untuk mengatasi itu? Mas Indra geleng kepala. Dengan anggaran yang terbatas, ia yakin belum bisa berbuat banyak. Diskominfo tahun ini hanya mendapat anggaran Rp5 miliar. Sudah termasuk gaji, tunjangan dan biaya rutin. “Belanja hanya sekitar Rp2 miliar. Jika ingin baik, kami butuh sekitar Rp10 miliar. Ini akan sejalan untuk mewujudkan program Smart City atau Smart Desa,” tandasnya.

Padahal menurutnya, saat kondisi seperti sekarang, masyarakat membutuhkan akses internet yang cepat. Pihaknya pun menangkap keluhan dari masyarakat. Kesenjangan internet menjadi perbincangan saat momen pendaftaran online penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dinas Pendidikan dibuat kerepotan dengan keluhan masyarakat. Ingin mendaftar tapi sulit karena jaringan internet lemah. Orang tua tetap saja harus datang ke sekolah, bertanya dan mendaftar langsung. Belum lagi masalah kesulitan ekonomi, orang tua tidak punya handphone dan tidak mampu membeli kuota internet.

BACA JUGA:  PDF Pasundan 20 Oktober 2020

“Kalau di tempat saya memang agak sulit, jaringan internet masih terbatas. Jadi kemarin juga waktu mendaftarkan anak, dikolektifkan saja melalui operator di SMP, paling datang ke SMA, untuk memastikan informasi tambahan,” keluh Rohana (51) warga Purwadadi, beberapa waktu lalu.

Hal itu disadari oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang. Hingga kini pihaknya tetap meminta pihak sekolah melakukan sistem pembelajaran daring. Tapi karena masalah tadi, terpaksa para guru harus menemui siswa secara terbatas. Dibuat kelompok-kelompok kecil lalu ditemui guru secara berkala. Sebagian lagi mengharuskan orang tua mengambil tugas siswa ke sekolah, lalu jawabannya dikumpulkan ke sekolah.

“Kita sempat hitung, disiasati menggunakan pelindung plastik mika setiap meja siswa. Tapi ternyata anggarannya sangat besar, tidak mungkin ter-cover,” ungkap Kepala Disdikbud, Tatang Komara. Akhirnya hingga kini sebagian besar belum ada sekolah tatap muka di Subang, kecuali sekolah swasta kategori sekolah unggulan. Memiliki anggaran yang besar seperti As-Asyifa Boarding School. Izinnya pun tidak mudah. Perlu izin dari beberapa Kementerian sekaligus.