Sudah Ada Hasil Investigasi Mr W dan G, Beranikah Kang Jimat Membuka ke Publik?

Lapor Polisi
Bupati Ruhimat didampingi pengacara pribadi Jhonson Panjaitan (Kiri) dan Pengacara PEMKAB Subang Dede Sunarya saat melaporkan kasus pencemaran anama baik ke Polres Subang pada 15 September 2020.

PENUNTASAN kasus pungli dalam rotasi mutasi di Pemkab Subang masih belum menemukan titik terang. Padahal disinyalir praktik ini sudah berjalan lama dan mengakar. Bupati Ruhimat mencoba memutus mata rantai mafia suap ini dengan melaporkan pencatutan namanya oleh uknum inisial G dan W ke Polres Subang pada 15 September 2020 lalu. Didampingi pengacara pribadi Jhonson Pandjaitan. Tapi hingga kini masih proses penyelidikan.

Sementara Praktisi hukum menilai, pelaporan pencemaran nama belum memadai untuk mengungkap lingkaran suap. Di lain pihak, Bupati Subang Ruhimat belum mengumumkan hasil investigas internal Inspektorat Daerah terkait kasus ini. Komitmen Jimat-Akur diuji publik.
________________________________
Menurut sumber di internal Pemkab Subang, Bupati Ruhimat terus memutar rekaman kronologis pencatutan namanya di handphone miliknya. Roman wajahnya marah saat mendengar praktik pungli rotasi mutasi masih saja terjadi. Padahal dalam setiap rotasi mutase dan pertemuan publik Kang Jimat selalu menggaungkan nol rupiah. Seperti yang dijanjikan saat kampanye Jimat-Akur pada 2018 lalu. Kasus ini mencoreng dan mempermalukannya.

[premium]

Walau pun pungli itu gagal, seorang pejabat eselon IV inisial IM, hampir saja menjadi korban. Ia diminta menyerahkan uang sejumlah Rp10 juta. Kompensasi agar dirinya tidak digeser dari jabatannya. Memang IM berharap tidak digeser dari jabatannya. Tapi ia pun enggan menyetorkan uang yang diminta.

Ia sebenarnya kurang percaya ada upaya permintaan uang. Sebab dirinya selalu mendengar “kampanye” nol rupiah dalam rotasi mutasi yang selalu digaungkan Bupati Ruhimat. Tapi inisial G terus meyakinkan. Berawal dari sebulan sebelumnya menghubungi via chat Facebook. Berlanjut ke chatting via WhatsApp. Bahkan G menyarankan IM untuk mendekati Kepala BKPSDM Cecep Supriatin. Tapi dalam alibinya, kemudian G meyakinkan IM bahwa dirinya akan berusaha meyakinkan bupati. Agar IM tidak dipindahkan. Semua itu jelas dalam tangkapan layar hape yang diterima Pasundan Ekspres.

Rotasi Mutasi

Pejabat eselon II usai mengikuti rotasi mutasi yang dilakukan oleh Bupati Subang pada 7 September 2020Karena menolak menyerahkan sejumlah uang, pada rotasi mutase 7 September lalu, IM digeser ke Dinas Ketahanan Pangan. Didukung suaminya, IM kemudian mengadu ke media. Kepada Pasundan Ekspres mengaku bingung harus ke mana mengadukan ini. “Kalau bukan ke media, ke mana saya harus mengadu,” ujar IM, 8 September lalu.

Inisial G sama persis dengan nama ajudan bupati saat ini. Hanya saja, dalam percakapan itu ada yang janggal, yaitu menggunakan bahasa Sunda. Padahal G tidak bisa berbahasa Sunda. Hal itu dipastikan langsung oleh Bupati Ruhimat. “Tidak mungkin dia,” ujar Ruhimat, tiga hari menjelang pelaporan ke Polres.

Tidak lama, Kang Jimat melakukan koordinasi internal. Ia memerintahkan BKPSDM dan Inspektorat Daerah agar menelusuri kasus ini. Secara spesifik untuk mencari tahu G dan W. Akun atas nama G mencatut nama Ruhimat, sementara W adalah pemilik rekening BCA yang dikirimkan ke IM. Inisial G-lah yang meminta IM mengirimkan uang Rp10 juta ke rekening atas nama W. Hingga minggu lalu, rekening itu masih aktif.

Investigasi Irda vs Penyelidikan Polisi
Kepala BKPSDM Cecep Supriatin mengaku sudah mendapat perintah dari Bupati Ruhimat untuk menelusuri keberadaan G dan W. Saat ditemui, Cecep mengaku mendapat teguran dari Bupati dan memintanya untuk menelusuri.

“Bupati sudah menghubungi saya. Agar dilakukan penelusuran. Di kami tidak ada inisial W, sudah dicek ke staf,” ujar Cecep dua pekan lalu.

Yang terbaru, Plt Kepala Inspektorat Daerah Memet Nurhikmat saat dihubungi Senin (5/10) mengaku pihaknya sudah melakukan investigasi internal. “Hasilnya sudah ada, sudah diserahkan ke bupati. Para pihak sudah dipanggil dan diperiksa. Baik itu korban maupun dari BKPSDM. Yang jelas akun facebook yang digunakan pelaku sudah tidak aktif,” tandasnya.

Sekretaris Pribadi Bupati Ruhimat, Iin Indrawati membenarkan bahwa Bupati Ruhimat sudah menerima hasil investigasi internal yang dilakukan Inspektorat Daerah. “Iya sudah ada,” ujarnya. Hanya saja ia tidak menjelaskan lebih lanjut ketika ditanya kapan dokumen itu dibuka ke publik.

Sementara proses hukum di Polres Subang masih belum menemukan titik terang. Polisi masih melakukan penyelidikan atas laporan Bupati Ruhimat. Artinya, belum ada tersangka setelah berjalan hampir tiga minggu.

Kasatreskrim Polres Subang, AKP Muhammad Wafdan saat dihubungi Pasundan Ekspres pada Senin (28/9) menyebut bahwa pelaporan Bupati hingga saat ini masih dalam penyelidikan. “Iya masih dalam penyelidikan, beberapa saksi yang sudah kami panggil juga ada sebagian yang belum bisa memenuhi panggilan,” ungkapnya.

Padahal menurut pengacara pribadi Ruhimat, Jhonson Pandjaitan kasus ini akan mudah ditelusuri. Sebab sudah ada bukti nomor telepon dan nomo rekening. Ia optmis polisi bisa cepat mengungkapnya. “Bukti sudah jelas. Polisi sekarang kan pinter-pinter,” ujar Jhonson.
Sedangkan Pengacara Pemkab Subang Dede Sunarya mengatakan, Polres Subang sudah memanggil pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk dimintai keterangan.

Kepala BLKPSDN Subang Cecep Supriatin
Kepala BLKPSDN Subang Cecep Supriatin

Menurut Dede, KPSDM diminta menjelaskan tugas dan fungsi serta berbagai mekanisme kepegawaian serta rotasi mutasi. “Sudah dipanggil, kami mendampingi. Ya diminta keterangan tentang mekanisme tugas dan wewenang juga,” kata Dede Sunarya.
Dalam perkara yang dilaporkan tersebut lanjut Dede, nantinya Bupati Ruhimat juga akan dimintai keterangan sebagai pelapor.

Apakah pelaporan Bupati Ruhimat akan membuka tabir mafia pungli rotasi mutasi? Menurut praktisi hukum Endang Supriadi pelaporan pencemaran nama baik bupati tidak akan membuka sepenuhnya mafia rotasi mutasi. Sebab itu dua hal yang berbeda.
“Nanti polisi akan meminta bantuan tim cyber, karena ini menelusuri akun medsos dan nomor hape. Nanti bisa diungkap motifnya apa. Tapi kalau ingin fokus mengungkap pungli rotasi mutasi ya harus ada laporan dari korban pungli. Tapi kan ini belum terjadi,” ujar Endang, Senin (5/10).

Menurut Endang, harus ada laporan dari korban pungli, jika ingin mengungkap kasus rotasi mutasi secara gamblang.

DPRD Belum Memanggil BKPSDM
Dorongan penuntasan mafia rotasi mutasi mutasi menuai dukungan dari internal ASN maupun masyarakat luas. Tapi DPRD Subang yang memiliki fungsi pengawasan terkesan diam saja. Hingga kini belum memanggil tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang dipimpin Sekretaris Daerah. Di dalamnya BKPSDM, Inspektorat Daerah dan Kesbangpol.

Ketua DPRD Narca Sukanda memang sudah angkat bicara dalam kasus ini. Dirinya mendukung upaya Bupati Ruhimat rotasi mutasi jabatan nol rupiah. Mendukung pula Langkah bupati melaporkan kasus pencatutan namanya ke Polres Subang. Namun tidak terdengar kritik atas kinerja BKPSDM.

“Apa yang disampaikan Bupati mengenai nol rupiah dalam rotasi mutasi tentu harus didukung, kita buktikan komitmen tersebut,” tandas Narca.

Kritik keras malah disampaikan Ketua DPD PAN Asep Rohmat Dimyati. Menurutnya, komposisi di BKPSDM harus dievaluasi dan dirombak total. Ia pun menilai, data rotasi mutase sudah bocor sehingga dimanfaatkan oknum. “Saya menyayangkan data rotasi mutasi bisa bocor hingga khalayak ramai. Pertanyaan saya, mengapa data yang serahasia tersebut bisa bocor? Ini menjadi suatu hal yang buruk. Saya meminta kepada Bupati Subang agar merombak total ASN yang ada di BKPSDM Subang” tandas mantan Ketua Tim pemenangan Jimat-Akur itu pada 23 September lalu.

Wakil Ketua DPRD Elita Budiarti menyatakan akan memanggil BKPSDM untuk meminta penjelasan polemik rotasi mutasi. Tapi menurut Ketua Komisi I Bangbang Irmayana belum ada perintah lanjutan pemanggilan BKPSDM dan Irda oleh Komisi I. “Koordinatornya bunda (Elita, red), kita masih menunggu arahan beliau,” kata Bangbang, Senin (5/10).

 

Dorongan penuntasan pungli dan pencemaran nama baik Bupati Subang dalam rotasi mutasi disuarakan oleh LSM Subang Integration Forum (SIF). Dalam orasnya, aktifis SIF Warlan mendesak Polres Subang segera menuntaskan kasus tersebut. “Agar jelas, siapa Mr. W itu sebenarnya,” katanya dalam unjuk rasa di Polres Subang.(red)

Editor : Lukman Enha
Reporter: Yugo Erospri, Yusup Suparman, Indrawan

 

[/premium]