SEMINYAK – Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial. Dari data yang ada, yang belum menerima bantuan sekitar 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial, Mensos menekankan agar sesegera mungkin untuk mencairkan bantuan. Mensos menyayangkan, dengan data ribuan yang belum cair, akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian.
“Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah pak,” kata Mensos dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta (19/10).
Baca Juga:Anne : Kades Terpilih Seperti Udara Tanpa Membedakan Derajat dan Martabat MasyarakatBPJamsostek Cabang Purwakarta Sasar 22.000 Petani Jadi Peserta
Mensos menyatakan, perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp450 miliar. “ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi,” kata Mensos.
Ia mengingatkan, kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi lesu, anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.
“Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir,” kata Mensos.
Mensos mengingatkan _stakeholder_ dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Mensos meminta hadirin yang berada dalam ruangan rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.
“Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan,” katanya. Oleh karena itu, Mensos meminta semua pihak untuk mempercepat pencarian bantuan.
Terutama di beberapa daerah di Bali dimana data KPM yang belum transaksi masih cukup tinggi. Di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada bulan Juli-September.
Melihat kondisi tersebut, Mensos meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel. Untuk keperluan tersebut, Mensos meminta KPM bisa dikumpulkan dan segera dibayarkan hak-haknya.