“BKKBN juga telah menginisiasi secara formal pembentukan tim percepatan penurunan stunting di semua level wilayah. Yakni, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga ke atas,” ujar Irfan.
BKKBN juga, lanjutnya, telah menginisiasi kegiatan audit stunting ketika terjadi kasus stunting di suatu wilayah. Di mana audit stunting itu diperhatikan, dilihat, dianalisis oleh para pakar dan ahli di bidangnya masing-masing. Sehingga, bisa menjadi praktik baik untuk bisa mencegah kejadian stunting di wilayah tersebut.
“Terkait dengan dukungan, BKKBN juga telah meluncurkan program DAK Sub Bidang KB, bantuan operasional KB yang memang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan KIE stunting di level desa dan kecamatan,” ucapnya.
Baca Juga:Pj Ketua TP PKK: Program Sekoper Cinta Diharapkan Bisa Tumbuhkan Wanita MandiriTiga Pimpinan Partai Koalisi Perubahan di KBB Adakan Pertemuan, Ada Apa???
Lebih lanjut Irfan mengungkapkan, intervensi stunting sejatinya telah dilakukan sejak 2018 lalu. Namun, BKKBN baru turut andil di dalamnya setelah diterbitkannya Perpres No. 72 Tahun 2021 yang menetapkan BKKBN menjadi koordinator pelaksana. Sehingga, peran BKKBN terhadap penurunan stunting efektif mulai 2021.
“Saat ini angka stunting di Jawa Barat masih berada di angka 20,4 persen dan harapan Presiden PP ada 2024 nanti angkanya turun menjadi 14 persen,” ucap Irfan mengungkapkan.
Pihaknya pun berharap pada 2023 ini akan keluar data stunting dalam bentuk survey kesehatan Indonesia. “Mudah-mudahan angka stunting di Jawa Barat bisa turun dari 20,4 menjadi 17-18 persen. Dan, pada 2024 bisa menjadi 14 persen sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.
Irfan juga mengungkapkan, stunting di Kabupaten Purwakarta masih di angka 21,8 persen atau angkanya masih di atas Jawa Barat. “Karenanya, kami akan terus melakukan promosi KIE semacam ini di beberapa titik lagi di Kabupaten Purwakarta,” ujar Irfan.(add)