Tapi memang seperti itulah cara kerja negara yang menerapkan ideologi kapitalis, melepaskan tanggung jawabnya untuk mengurusi seluruh kebutuhan warganya. Pemerintah terkesan menghindar dari pemberlakuan lockdown dan menjamin kebutuhan warga, seperti yang disarankan oleh para ahli untuk menjaga keselamatan dan kesehatan rakyat. Pemerintah lebih memperhatikan para pelaku usaha pariwisata dengan insentif pajak misalnya. Rakyat cukup diberi bansos yang itupun belum memadai serta tidak tepat sasaran plus dikorupsi pula.
Selama ini sektor pariwisata digadang-gadang bisa menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat setempat. Tempat wisata yang dibangun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi daerah setempat, terkhusus UMKM yang akan menggeliat. Tapi faktanya tempat wisata menggerus sawah-sawah dan perkebunan milik warga, menjadikan mata pencaharian mereka sebagai petani hilang. Pada awalnya UMKM yang dijalankan warga bisa menyediakan penginapan dan restoran sederhana bagi para pengunjung. Tapi seiring dengan persaingan pasar, UMKM akan kalah dengan pendatang baru yang memiliki konsep paripurna dan modal yang lebih besar. Sehingga lapangan kerja yang tersedia hanyalah pekerjaan-pekerjaan yang berupah di bawah UMR seperti satpam, penjaga karcis, petugas kebersihan, pelayan hotel dan lain-lain. Keterbatasan skill dan pendidikan membuat mereka diposisikan seperti itu, ironis padahal mereka adalah tuan rumah di tempat tersebut.
Selain itu dampak sosial dan lingkungan juga akan terjadi seiring banyaknya kunjungan wisatawan asing atau domestik. Prostitusi dan miras akan senantiasa melingkupi sektor pariwisata. Budaya minum minuman keras dan seks bebas dari luar merupakan permintaan yang tak bisa terelakkan, jika tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, maka yang paling memungkinkan adalah perempuan-perempuan setempat akan menjadi rekrutan. Selanjutnya akan merembet pada kenaikan angka HIV/AIDS, narkoba dan kriminalitas makin merebak dan sebagainya. Akibat lainnya akidah umat semakin tergerus karena serangan budaya hidup bebas dari luar ditambah adat ritual keagamaan nenek moyang yang harus dilestarikan demi menarik minat wisatawan.
Baca Juga:Vaksinasi Masih Rendah, PTM Menuai Dilema Anjloknya Harga Cabai, Butuh Solusi Pasti
Sebenarnya persentase sektor pariwisata terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sangatlah kecil. Pada tahun 2020 hanya 4,1%, bahkan pada 2019 yang tidak ada pandemi, hanya 4,8%. Namun jika dibandingkan dengan eksploitasi tambang tembaga dan emas oleh PT Freeport misalnya, Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan berdasarkan data 2018 Freeport memproduksi 240 Kg lebih emas per hari (cnbcindonesia.com, 24/8/2019). Tapi sayang semua hasil penambangan tersebut tidak masuk kas negara. Selain Freeport ada perusahaan tambang besar lainnya yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Tak heran ada pengamat yang mengatakan “buang gepokan, cari recehan.”