PASUNDAN EKSPRES – PDIP mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa seorang presiden dapat berkampanye dan memihak, menganggapnya menciptakan sentimen negatif.
Partai tersebut menyebut pernyataan Jokowi sebagai bukti bahwa pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mencerminkan era kepemimpinan Jokowi yang sudah tiga periode.
Debat Capres 2024: Hasto Kristiyanto Bantah Data Alutsista Prabowo ‘Sejarah yang Keliru’
Baca Juga:Info Loker Terbaru, jadi Content Creator di Disparekraf DKI Jakarta, Syarat Harus Punya Iphone 13 ProCJP Suarakan Perlindungan untuk Jurnalis yang Meliput Perang Israel di Gaza
Menurut Hasto, pernyataan Jokowi melanggar etika politik dan pranata kehidupan bernegara yang baik. PDIP menduga masih terdapat ambisi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres 2024.
“Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode. Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di MK untuk meloloskan Gibran,” ujarnya.
Hasto juga menyoroti kunjungan kerja Jokowi dan kampanye Ganjar Pranowo, menyebut pasangan Ganjar-Mahfud sebagai ancaman bagi lawan politiknya.
Nusron Wahid Minta Hasto Bersikap Bijaksana dan Tidak Berlebihan dalam Menarik Kesimpulan
Hasto juga menyoroti pernyataan Jokowi di depan Menteri Pertahanan Prabowo dan jajaran TNI, menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam politik tampaknya ingin diungkapkan secara psikologis.
“TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis,” kata Hasto.
“Jadi akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meski kami meyakinan kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi,” tambahnya.