80% Sekolah Sudah Terapkan Kurikulum Merdeka, Padahal Tidak Diwajibkan

Tak Diwajibkan, 80% Sekolah Sudah Terapkan Kurikulum Merdeka
ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES FOTO BERSAMA: Para narasumber Sosialisasi Kurikulum Merdeka saat melakukan sesi foto bersama dengan para peserta yang merupakan guru penggerak.
0 Komentar

PASUNDAN EKSPRES-Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan terus menyosialisasikan Kurikulum Merdeka.

Teranyar, sosialisasi digelar kepada guru-guru penggerak yang ada di Kabupaten Purwakarta, Sabtu (13/5).

Bertempat di Aula Janani Hotel Harper by Aston Purwakarta, sosialisasi tersebut menghadirkan tiga orang narasumber.

Ketiganya adalah Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Drs. Zulfikri Anas, M.Ed., dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Dr. H. Purwanto, M.Pd.

Baca Juga:Maula Akbar Ikuti Jejak Sang Ayah, Mundur dari Partai GolkarCaleg Partai Nasdem Ini Suarakan Perubahan, Singgung Soal Ketimpangan Ekonomi

“Pemerintah dan DPR telah menyepakati jika penerapan Kurikulum Merdeka tidak diwajibkan bagi sekolah,” kata Syaiful Huda kepada wartawan.

Yang belum bisa, sambungnya, maka tetap menggunakan Kurikulum 2013. Dan yang sudah bisa, maka diterapkan seefektif mungkin.

Meski tak diwajibkan, kata Syaiful Huda, namun sekolah merasa terpanggil untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Hanya dalam waktu 1,5 tahun saja, 80 persen sekolah di Indonesia sudah menggunakan Kurikulum Merdeka. Progresnya luar biasa,” ujarnya.

Biasanya, lanjut Syaiful Huda, transisi dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya membutuhkan waktu lima sampai tujuh tahun.

“Ini membuktikan konsep merdeka belajar dengan menerapkan Kurikulum Merdeka sangat relevan dengan sistem pendidikan di sekolah,” ucapnya.

Lebih lanjut Syaiful Huda menambahkan, sosialisasi ini bisa mempercepat kapasitas, kompetensi dan kualitas guru.

Baca Juga:Raih Predikat WTP, Bupati KBB Hengki Banjir PujianMaula Akbar Ketua DPD Golkar Purwakarta Mundur Dari Jabatannya? Ikuti Jejak Sang Ayah

Senada disampaikan Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Zulfikri. Disebutkannya, Kurikulum Merdeka dirancang sedemikian rupa.

“Yakni dengan prinsip penyederhanaan, fleksibilitas dan berkeadilan. Serta fokus kepada pelayanan terhadap para peserta didik,” kata Zulfikri.

Prinsip-prinsip penyederhanaan itu, lanjutnya, dimulai dari pengurangan materi dan fokus kepada materi-materi sosial. Termasuk, memberikan ruang seluas-luasnya kepada guru untuk memberikan pelayanan terhadap siswa.

“Pun halnya dengan siswa diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya,” ujar Zulfikri.

Dirinya pun mengapresiasi sistem pendidikan di Kabupaten Purwakarta yang telah menerapkan konsep serupa bahkan sejak 2015 lalu.

“Apresiasi luar biasa untuk Purwakarta yang bisa menjadi role model bagi wilayah lainnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kadisdik Purwakarta Purwanto menyebutkan, 99 persen sekolah di Purwakarta telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum orisinal Indonesia. Tinggal beradaptasi saja dari kurikulum yang sebelumnya ke Kurikulum Merdeka,” kata Kang Ipung, panggilan akrabnya.

0 Komentar