Karawang – Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) gelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk warga Karawang Jumat, 9 Mei 2025. Dalam sosialisasinya kali ini pemerintah menekankan mengenai pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan Program MBG.
Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Pondok pesantren penghafalAl-Quran Lestari Alam. Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia itu dimulai pada pukul 13.30 WIB dengan diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.
Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI ObonTabroni, Tenaga Ahli BGN Ade Tias, Pimpinan Pondok pesantren penghafal Al-Quran Lestari Alam M. Endang Suratno Wibowo.
Baca Juga:Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Hadir di Telagasari KarawangAnugerahkan WTAB ke 11 Kantor Pertanahan, Wamen Ossy Tegaskan Arah Birokrasi Kementerian ATR/BPN yang Bersih
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digaungkan sebagai bentuk komitmennasional dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan memperkuat ketahanansumber daya manusia Indonesia sejak dini.
Dalam sosialisasi program MBG, Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan, sejumlah tokoh memberikanpandangannya mengenai pelaksanaan dan urgensi program tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI, H. Obon Tabroni, menegaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi generasi bangsa.
Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran Lestari Alam, M. Endang Suratno Wibowo, menggarisbawahi pentingnya evaluasi, keterlibatanmasyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam mendukung keberhasilanprogram.
Kemudian, Tenaga ahli BGN Ade Tias M memaparkan bahwa program MBG dirancang secara sistematis untuk menjangkau kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil, sebagaipopulasi prioritas yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi.
“Program MBG dari BGN tidak hanya memberikan asupan makanan bergizi, tetapijuga menjadi instrumen strategis dalam pemerataan pembangunan kesehatanmasyarakat,” ujar Ade Tias. Ia menyebutkan bahwa penerima manfaat utamaprogram ini telah ditetapkan berdasarkan data prevalensi stunting, tingkatkemiskinan, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan.
Namun demikian, Ade juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan, termasukketerbatasan infrastruktur di daerah terpencil, kendala logistik dalam penyediaandan distribusi makanan, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusiadi lapangan untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan program.