Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu (28/05/2025). Ia akan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian isu pertanahan, penataan ruang, serta sertipikasi tanah keagamaan di Sulawesi Tenggara.
“Semoga masih sesuai rencana. Jika tidak ada halangan, Sulawesi Tenggara akan menjadi provinsi ke-10 di Indonesia dan provinsi kedua di Sulawesi yang dikunjungi Pak Menteri Nusron untuk memberikan pengarahan di hadapan kepala daerah. Dalam forum ini, Pak Menteri akan menyerahkan sertipikat tanah milik Pemda, dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab mengenai isu-isu strategis di daerah Sulawesi Tenggara,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/05/2025).
Menteri ATR/Kepala BPN juga akan menggelar Dialog dengan Forum Keagamaan Sulawesi Tenggara. Agenda ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf dan rumah ibadah. “Dalam rangkaian acara tersebut, Menteri Nusron akan menyerahkan sertipikat tanah wakaf secara simbolis kepada para perwakilan lembaga keagamaan yang hadir,” ujar Harison Mocodompis.
Baca Juga:PLN Siap Laksanakan RUPTL 2025-2034 untuk Tingkatkan Investasi, Serap Tenaga Kerja dan Perkuat Ekonomi MikroUnik, di SMPN 4 Purwakarta Ada Festival Mencuci Baju Sendiri, Tanamkan Kemandirian
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum evaluasi atas kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Utamanya, evaluasi dalam pelaksanaan program strategis nasional, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penanganan konflik agraria, serta integrasi Rencana Tata Ruang dengan kebijakan pembangunan daerah. “Kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitas kunjungan kerja yang terus dilakukan untuk menjaga komunikasi dan kolaborasi yang baik di tingkat pusat dan daerah,” terang Harison Mocodompis.
Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan kepastian hukum hak atas tanah, serta tata ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Rencananya, akan hadir mendampingi Menteri Nusron di Kendari, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana serta Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh. Hadir pula, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rahmat, beserta jajaran. Untuk Rakor bersama Pemda, rencananya akan hadir, Gubernur beserta para Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Tenggara. (LS/FA)