Setelah Rumah Dijarah, Sri Mulyani Sampaikan Permintaan Maaf dan Ajak Masyarakat Wujudkan Demokrasi Sehat

Sri Mulyani Sampaikan Permintaan Maaf dan Ajak Masyarakat Wujudkan Demokrasi Sehat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, akhirnya angkat bicara setelah kediamannya dijarah oleh oknum tak bertanggung jawab. Aksi penjarahan tersebut terjadi pada Minggu dini hari (31/8/2025) dan serentak dialami pula oleh beberapa rumah anggota DPR RI.
0 Komentar

JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, akhirnya angkat bicara setelah kediamannya dijarah oleh oknum tak bertanggung jawab. Aksi penjarahan tersebut terjadi pada Minggu dini hari (31/8/2025) dan serentak dialami pula oleh beberapa rumah anggota DPR RI.

Lewat akun Instagram resminya, @smindrawati, pada Senin pagi (1/9/2025), Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih atas doa, simpati, dukungan moral, dan kata-kata bijak yang diberikan masyarakat di tengah cobaan ini.

Ia menegaskan bahwa perjalanan membangun bangsa bukanlah perkara mudah, melainkan sebuah perjuangan yang penuh rintangan, berat, bahkan berisiko. Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa hal serupa pernah ditempuh oleh para pendahulu bangsa dalam mengabdi untuk Indonesia.

Baca Juga:Ojol di Subang Raya Gelar 1000 Lilin dan Berjuta Doa, Tuntut Keadilan Secara DamaiMUI Subang Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas

“Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur,” ungkapnya.

“Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan. Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU – dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi,” tegas Sri Mulyani.

Menurutnya, bila pelaksanaan undang-undang menyimpang, persoalan bisa dibawa ke pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung. Itulah mekanisme demokrasi yang beradab di Indonesia.

Meski sistem tersebut belum sempurna, tugas pemerintah bersama masyarakat adalah terus meningkatkan kualitas demokrasi dengan cara yang bermartabat, bukan melalui tindakan anarki, intimidasi, maupun represi.

“Tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas kami dilarang korupsi. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom – empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia,” paparnya.

Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku UMKM, koperasi, pengusaha besar, hingga para pemangku kepentingan lainnya.

Baginya, berbagai masukan, kritik, sindiran, bahkan makian, serta nasihat, doa, dan semangat yang diberikan menjadi dorongan berharga bagi pemerintah untuk terus berbenah.

0 Komentar