PASUNDANEKSPRES.CO – Bencana alam dalam beberapa waktu terakhir kian sering terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air.
Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang turut merasakan dampaknya.
Memasuki musim hujan dengan kondisi cuaca yang ekstrem, kejadian banjir dan longsor muncul berulang kali di berbagai titik.
Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu. Sejumlah daerah di Jawa Barat, baik yang berstatus kota maupun desa, sama-sama terdampak bencana.
Karakter bencananya pun berbeda sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Di kawasan perkotaan, genangan air kerap merendam area permukiman warga.
Baca Juga:2 Polisi Gugur Tertabrak Truk TNI di Bandung Barat, Kodam Siliwangi: Murni KecelakaanGempa Guncang Bekasi Dirasakan hingga Karawang, Kekuatan Capai M 2,7
Sementara itu, di wilayah pedesaan, peristiwa longsor lebih sering terjadi dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat.
Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang cukup sering dilanda longsor.
Sejumlah titik rawan tercatat mengalami pergerakan tanah, termasuk pada ruas jalan yang memiliki tingkat lalu lintas cukup tinggi.
Salah satu lokasi yang kerap terdampak adalah jalur Cadas Pangeran. Longsor di kawasan tersebut tidak hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga menghambat mobilitas warga.
Rangkaian peristiwa bencana tersebut dinilai tidak bisa ditangani secara parsial.
Upaya penanganan perlu dirancang secara menyeluruh dari kawasan hulu hingga ke wilayah hilir. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Heri menyampaikan bahwa langkah awal dalam merumuskan solusi penanganan bencana alam harus dimulai dari penyusunan kebijakan yang kuat dan terarah.
Baca Juga:PSG Unggah Video Pakai Bahasa Sunda Lepas Layvin Kurzawa ke Persib BandungDari Jaya hingga Sepi, Lika-liku Pedagang Bertahan di Pasar Kosambi
Menurut Heri, kebijakan yang dimaksud berkaitan langsung dengan regulasi tata ruang. Berbagai kejadian bencana yang melanda wilayah Jawa Barat perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana implementasi tata ruang benar-benar dijalankan sesuai ketentuan.
“Sehubungan dengan hal itu pihak legislatif Jabar menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemkab/Pemkot melakukan evaluasi atas pelaksanaan tata ruang dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai sektor,” kata Heri.
Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan tata ruang menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Pasalnya, salah satu pemicu bencana yang terjadi saat ini berkaitan dengan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.