“Sejumlah peraturan di Indonesia telah secara tegas mengatur mengenai persoalan ini. Dan ini seharusnya jadi pengingat bahwa PNS sebagai aparatur sipil negara harus menghindari terlibat dalam politik praktis, khususnya menjelang pemilihan legislatif dan pilpres 2019 nanti,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD KBB, Iwan Ridwan menyayangkan sikap bupati yang terang-terangan mendukung Partai Nasdem demi kepentingan keluarganya yang ikut menjadi caleg. Atas kejadian itu, diharapkan pelaporan keterlibatan ASN ke ranah politik praktis, akan menjadi shock theraphy bagi sejumlah ASN lainnya.
“Ini rasa simpati kami terhadap partai koalisi pengusung AKUR. Dan ASN seharusnya bersikap profesional dan netral. Jelas tujuannya demi terjaganya kondusifitas KBB kedepan. Justru kami lebih mengapresiasi sikap Wakil Bupati, Hengki kurniawan yang secara terbuka meminta ASN agar bersikap netral. Seharusnya sikap seperti itulah yang harus menjadi sikap pemerintah daerah,” kata Iwan.(sep/din)