PASUNDAN EKSPRES – Pertemuan antara Capres 01, Anies Baswedan, dengan media internasional terkait Pemilu menjadi sorotan utama dalam rentetan pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam suasana yang penuh antusiasme, pertanyaan dari para wartawan pun mengalir deras.
Beberapa hal yang menjadi sorotan, kemungkinan hasil yang berubah atau bahkan adanya putaran kedua dalam Pemilu. “Kalau ternyata hasilnya berubah, gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua, gimana?” tanya salah satu wartawan.
Anies Baswedan dengan tenang menjawab pertanyaan tersebut, menggarisbawahi pentingnya menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta menghormati lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengawasan pemilu. “KPU akan menentukan hasilnya, dan kita harus menghormati proses tersebut,” ujarnya.
Baca Juga:Bersatu Melawan Kecurangan Politik, Sivitas Akademika UGM Serukan Pengadilan RakyatDemo Tuntut Pemakzulan Presiden Jokowi Kembali Bergaung
Diskusi pun meluas ke topik lain, termasuk peran partai yang menang dan kalah dalam Pemilu, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Anies Baswedan menegaskan pentingnya prinsip bahwa partai yang menang seharusnya menjalankan pemerintahan, sementara partai yang kalah memiliki peran sebagai oposisi yang kritis.
Tak hanya itu, peran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, yang mengajak partai-partai untuk mundur dari kabinet juga menjadi bahan pembicaraan. Anies menanggapi hal ini dengan bijak, menyatakan bahwa keputusan terkait hal tersebut menjadi wewenang partai politik yang bersangkutan.
Pertemuan ini juga membuka ruang diskusi tentang pembangunan di wilayah aglomerasi, khususnya Jabodetabek. Anies menyoroti pentingnya kerjasama antardaerah dalam pembangunan infrastruktur, serta perlunya perubahan dalam regulasi untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif.
Dalam suasana yang penuh dialog dan interaksi, pertemuan antara Anies Baswedan dan media internasional memberikan gambaran mendalam tentang dinamika politik dan tantangan dalam menjaga demokrasi di Indonesia.