Seri Belajar Filsafat Pancasila 14

Memaknai Sila Pertama
“KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Keadilan & Kesaktian Pancasila
Bagian Ketujuh

Oleh: Kang Marbawi

Salam sejahtera, semoga saudara setanah air dalam kaadaan sehat, bahagia dan tentu tetap mencintai Indonesia. Mencintai warganya yang bersuku-suku, bahasa, agama, dan budayanya. Indonesia adalah tanah air kita yang harus kita jaga, kita rawat kita majukan, rakyatnya kita sejahterakan. Minggu lalu kita telah mendiskusikan bagaimana sila pertama menjadi landasan teologis dalam perilaku ekonomi. Dimana perilaku ekonomi harus memperhatikan kepentingan umat. Keuntungan ekonomi harusnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku ekonomi ansich. Namun seharusnya keuntungan tersebut bisa juga dirasakan oleh orang-orang disekitar kita.

Namun demikian, fakta di lapangan, keadilan ekonomi masih jauh panggang dari pada api. Ini artinya, pengelolaan ekonomi masih menyisakan berbagai residu atau “buangan” dimana akses dan keuntungan ekonomi masih dirasakan oleh sebagian kalangan saja. Sementara masyarakat kebanyakan semakin sulit untuk mengembangkan kemampuan ekonominya.

Pemerintah memang membuat berbagai program ekonomi untuk rakyatnya. Faktanya tetap saja, pemilik modal lebih banyak mendapatkan akses ekonomi dan modal yang lebih terbuka. Sementara masyarakat “bawah” hanya bisa menikmati kemandirian ekonomi yang rentan. Yang dimaksud “kemandirian” ekonomi adalah segala usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang tak tersentuh oleh modal perbankan. Sebut saja pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan jenis usaha kecil lainnya yang dilakukan oleh masyarakat “bawah”. Apalagi dimasa sulit mendekati resesi ekonomi dampak dari Pandemi Covid-19. Kesenjangan sosial-ekonomi semakin lebar.

Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya memberikan landasan teologis bagi pengelolaan ekonomi. Dimana pengelolaan ekonomi harus mampu memberikan rasa keadilan -minimal dalam kesempatan mengakses permodalan, akses pengelolaan sumber daya alam yang dikelola untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan untuk kepentingan kongkalikong pemodal/pegusaha dengan penguasa.

Sepertinya halnya ketika pemilihan kepala daerah, suka atau tidak ada transaksi antara bakal calon dengan partai dan pengusaha sebagai pengusung dan pemodal. Hal mana akan berimbas kepada kompensasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, kebijakan kegiatan ekonomi dan pembangunan pasca calon resmi menjadi penguasa.

Pengelolaan ekonomi yang memberikan manfaat kepada umat adalah perintah dari agama. Hadits nabi menyebutkan “berserikatlah dalam hal pengelolaan air, tanah dan api” demikian Rasul bersabda yang dirawayatkan Imam Abi Daud. Ini artinya pengelolaan ekonomi, sumber daya alam dan energi harus dilakukan oleh negara sebagai representasi dari rakyat, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Untuk sementara saya menunda lanjutan pembahasan pengelolaan ekonomi berkeadilan. Saya ingin menyinggung sedikit terkait hari Kesaktian Pancasila. Sebab kemarin sebelum tulisan ini terbit, kita mengingat kembali sebuah peristiwa penting terkait rongrongan terhadap Pancasila.

1 Oktober selalu kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila. Diksi “Kesaktian” Pancasila, memang memberikan menolak dampak psikologis-traumatis atas penghianatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sekaligus memunculkan kebanggaan atas Ideologi Pancasila yang mampu menunjukkan kekuatannya sebagai ideologi negara. Memaknai “Kesaktian Pancasila”bagi saya adalah bagaimana Pancasila betul-betul “sakti” dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Yaitu mewujudkan masyarakat yang adil-makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terlibat dalam mewujudkan perdamaian di belahan dunia.

“Kesaktian” Pancasila itu hanya akan muncul, bila semua aspek kebijakan yang dikeluarkan pemerintah/penguasa, betul-betul berdasar dari sila-sila Pancasila. Ini yang pertama. Yang kedua, “kesaktian” Pancasila akan betul-betul terwujud, manakala ada keteladanan dari sila-sila Pancasila. Keteladanan tersebut tentunya harus dari para penguasa, para akademisi, para politisi, para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kesaktian itu akan hilang jika tidak ada role model konkrit dari implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ketiga bila, Pancasila mampu menjadi sumber keilmuan yang implementatif dalam lapangan intelektual-akademik.

Jadi Pancasila harus menjadi perbincangan dalam ruang-ruang diskusi di ruang publik. Dan tentu kita harus bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konkrit. Pancasila itu harus hadir dalam peribadi kita sendiri. Lakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, jaga persahabatan dan hargai perbedaan budaya, agama, ekonomi, sosial yang ada dimasyarakat kita. Inilah yang dimaksud “Pancasila Konkrit”.
Jika ini saja bisa kita lakukan, Pancasila akan betul-betul hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka jadilah teladan untuk kita sendiri dan lingkungan. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita renungkan dan semoga bermanfaat. Wallahualam bishawab.. Afwan Salam Kang Marbawi.

Saya ingin menjelaskan tentang ekonomi yang berkeadilan sosial
Ekonomi pancasila itu ada wujudnya seperti kapitalisme atau marksisme

Masih melanjutkan pertanyaan dari edisi ke 12, apakah agama (baca sila pertama) menjadi landasan dalam aktivitas sosial-politik?
Tentu jawabannya adalah ya. Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjadi landasan dari aktivitas – paradoks
Mari kita diskusikan pertanyaan kedua, apakah agama (baca Sila Pertama) menjadi landasan dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik, lingkungan, pendidikan dan budaya?