Dua Tahun Jimat-Akur: Jalan Baru di Tahun Baru

Dua Tahun Jimat-Akur: Jalan Baru di Tahun Baru
Bupati Ruhimat saat meninjau pelebaran jalan Darmaga-Bukanagara
0 Komentar

Bagaimana, Subang sudah Jawara? Yang pasti tidak terlihat banyak kritik dalam dua tahun pemerintahan Jimat-Akur. Baik dari masyarakat maupun dari parlemen. Padahal di DPRD ada dua partai non pendukung pemerintah yang sudah matang: Golkar dan PDIP ditambah PKB. Jika dua partai kuning-merah berisik, bisa pening kepala Jimat-Akur. Si hijau juga akar rumputnya kuat. Untungnya sikap si merah dan kuning landai-landai saja. Apalagi hijau masih tanpa ‘bapak’ asli Subang. Kata si merah: Sikap kita kritis dan proporsional. Begitu disampaikan Ketua DPC PDIP Maman Yudhia. Si kuning pernah bikin ramai: ingin hak interpelasi gara-gara kejadian gagal bayar di penghujung 2019 lalu. Tapi terhenti. Tidak cukup jumlah.

Dapat disimpulkan merah dan kuning tidak sekeras lazimnya partai oposisi. Misal seperti PSI di DPRD DKI Jakarta. Apakah tidak ada bahan untuk mengkritisi? Ah, masa. Terdengar kabar, di situlah peran sang Wabup Agus Masykur. Maklum sudah pengalaman di DPRD tiga periode. Sebagian besar yang duduk masih temannya Kang Akur. Mungkin asal dana aspirasi dan pokir aman, semua beres!

Bisa jadi, memang pemerintahan Jimat-Akur dinilai publik benar-benar hebat. Dinilai sudah mampu merealisasikan janjinya. Lihat saja janji setiap calon kepala daerah di Subang: bangun infrastruktur, perbaiki jalan. Nah ini Jimat-Akur malah membangun, bukan lagi memperbaiki. Bisa saja karena jalan bolong memang sedikit lagi, sudah banyak ditambal Ojang-Imas periode dulu. Aman.

Baca Juga:Ngeri, Angka Positif Covid-19 di Subang Hampir Seribu OrangCek Persiapan Pengamaman Perayaan Nataru, Kapolda: Lancar dan Kondusif

Dulu tiga bulan setelah dilantik, saya bertanya ke bupati: ingin dikenang bupati apa? Peduli petani-bapak petani, ahli perbaiki jalan-Jimat beton, bapak buruh? Saat itu belum ada jawaban mau bikin jalan-jalan baru. Kang Jimat bingung. Kalaupun saya jadi bupati, pasti bingung pula. Mimpi tinggi tapi duitnya tidak ada, ya percuma. RPJMD hanya legal formal saja, idealnya kepala daerah punya mimpi dan program. Tapi yang terealisasi paling hanya beberapa biji saja. Wajar saja tim yang banyak dulu, tim optimasi dan sinkronisasi (TOS) tidak dipakai. Hanya dua-tiga orang saja yang benar-benar diajak diskusi.

0 Komentar