Setiawan pun menegaskan, pihaknya saat ini tengah menganalisis sumber penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 di Gedung Sate. Pasalnya, akses terhadap gedung yang juga landmark di Kota Bandung ini terbuka selama masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
“Banyak pengunjung yang datang ke sini, bahkan ada yang studi banding ke sini, sehingga belum kita dapat pastikan bahwa sumber penularan ini dari internal atau eksternal (Gedung Sate). Saat ini kami sedang mencari tahu (karena) sumber penularannya ini bisa bermacam-macam,” paparnya.
Ditempat berbeda, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meninjau ulang segala kebijakan tentang Covid-19.
Baca Juga:Tinggal Nunggu Evaluasi, Bansos Tahap III Siap DidistribusikanKebajikan Kewarganegaraan dan “New Normal”
Hal tersebut diungkapkannya menyusul ditemukannya kasus 40 orang pegawai Gedung Sate yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Pemerintah harus tinjau ulah semua kebijakan. Jangan terlalu meremehkan,” katanya.
Menurutnya, saat ini Jabar sedang dalam masalah besar, pasalnya dijajaran inti pemerintahan telah ditemukan kasus positif Covid-19. Gus Ahad menyebut, jika seluruh masyarakat di test kemungkinan jumlahnya akan semakin besar.
“Ini sudah terlalu dilonggarkan. Saat ini terjadi yang namanya gelombang kedua. Masyarakat harus tahu bahwa bibit Covid-19 belum hilang,” jelasnya.
“Jadi ada semacam arus untuk melakukan relaksasi dari khawatirnya hancur ekonomi. Sehingga dibukanya fasilitas umum menjadi satu penyebab,” tambahnya.
Gus Ahad mengaku bahwa dirinya sangat sepakat untuk dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). “Saya setuju (AKB) dievaluasi ulang,” pungkasnya. (rls)