Pemkab Bandung Barat Rencanakan Program Terintegrasi Satu Data

SATU DATA: Kegiatan Forum Satu Data KBB di Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan-Padalarang. JABAR EKSPRES
SATU DATA: Kegiatan Forum Satu Data KBB di Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan-Padalarang. JABAR EKSPRES
0 Komentar

NGAMPRAH– Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), mulai tahun 2023 akan menggunakan satu data yang terintegrasi. Hingga saat ini, data yang digunakan di Pemkab Bandung Barat masih bersifat sektoral sehingga data dari satu perangkat kerja, dengan data lainnya berbeda.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan memaparkan, Pemkab Bandung Barat memutuskan kebijakan tersebut agar berbagai data yang ada di perangkat kerja, semuanya sama.

Selain itu, juga sebagai salah satu langkah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan Pemkab Bandung Barat.

Baca Juga:Ini Tanggapan Trisuaka, Soal Viral Acara Konser Musik di Wisata Taman Anggur Kukulu Subang yang Melanggar ProkesPemkab Subang Terus Upayakan Pembangunan RSUD Pantura

“Komitmen satu data ini, penting untuk Pemda dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan menentukan program-prgram ke depannya,” terang Hengky, usai acara Forum Satu Data KBB di Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan-Padalarang, belum lama ini (31/1).

Satu data inipun, dapat dimanfaatkan oleh para kepala desa, bahkan dewan untuk menentukan berbagai kebijakannya.

Ia menyatakan, selama ini data yang ada terkesan tumpang tindih antara perangkat kerja satu dengan yang lainnya.

Oleh sebab masing-masing perangkat kerja, melakukan pendataan dengan pendekatan metode berbeda-beda.

Lebih jelas lagi, ia mengatakan, tata kelola data dan informasi untuk perencanaan pembangunan di KBB masih menghadapi berbagai permasalahan.

Data yang beragam, tidak terpadu, belum terintegrasi, masih tersebar di masing-masing perangkat daerah. Faktor lainnya, mengumpulkan data dari masing-masing perangkat daerah karena ketidakinginan untuk saling membagi data, lantaran masih dianggap dapat mengurangi keunggulan kompetitif perangkat daerah di mata pimpinan.

Di samping itu, tidak adanya penanggungjawab yang langsung menangani ketersediaan data dan tidak adanya otoritas yang jelas bagi pengumpul serta penyedia data. Satu lagi faktor penyebabnya ialah data yang tidak terbaru, masih menggunakan data lama. (je/ysp)

0 Komentar