Dilarang Bupati, Dinas Masih Rekrut TKK

Umbara Tunggu Langkah Inspektorat

KBB-Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), melibatkan salah seorang ASN Pemkab Bandung Barat, Diduga kuat menerima suap untuk penempatan calon Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, masalah korupsi yang menjerat TS yang diduga merupakan Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) KBB, serta IBS yang merupakan anggota dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di KBB masih simpang-siur.

“Inspektorat belum clear, kan? Kebenaran adanya Tipikor masih simpang-siur, jadi saya belum mau statement gak jelas. Nantilah nunggu inspektorat turun dulu,” kata Umbara saat ditemui di Pemda KBB, Senin (16/12).

Kendati demikian, Umbara menerangkan, sejak pertengahan tahun 2019, dirinya melarang adanya perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemda KBB meskipun ada pegawai yang mengundurkan diri dan terjadi kekosongan namun, tidak boleh ada sistem tambal sulam.

Kemunculan kasus Tipikor TS dan IBS terjaring operasi tangkap tangan (OTT) anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar, saat melakukan pemaksaan kepada seseorang untuk menyerahkan sejumlah uang dalam perekrutan TKK. Aa Umbar sempat dibuat tidak percaya bahwa, perintahnya tidak diindahkan para bawahannya.

“TKK itu kebijakan dinas. Makanya kaget, kalau ada orang masuk-masukin TKK lagi, padahal sudah gak boleh. Gak ada perekrutan TKK lagi termasuk nanti di tahun 2020,” tegasnya.

Sebelumnya, TS dan IBS tertangkap tangan melakukan pemerasan terkait perekrutan TKK. Keduanya dijaring di Kantor Disarpus Jalan Padalarang – Cisarua Km. 2, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, KBB pada Jumat (13/12) pagi sekitar pukul 09.40 WIB oleh anggota Ditreskrimsus Polda Jabar.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, menanggapai Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD KBB yang meminta Pemda KBB pada (22/11) bulan lalu, untuk segera menata kembali pegawai honorer di tubuh Pemda KBB. “Ya memang sangat membebani APBD kita. Salah satu defisit kan salah satunya untuk menggaji honorer,” kata Hengki.

BACA JUGA:  Abubakar Terbukti Terima Suap, Divonis Berbeda dengan Dua Mantan Bawahan

Hengki pun mengakui, jika di bawah kepemimpinan dirinya bersama Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna pengangkatan tenaga honorer lebih banyak. “Mudah-mudahan penataan ini untuk kebaikan bersama dengan program yang pro rakyat,” tandasnya.
Sementara itu data yang dihimpun Pasundan Ekspres pada tahun 2017 tercatat jumlah TKK di lingkungan Pemkab Bandung Barat Sebanyak 2.426 orang, sementara pada tahun 2019 meningkat hingga 400 orang TKK dan honor untuk seorang TKK dengan lulusan SMA mendapatkan Rp 3.000.000/ bulan dan untuk lulusan S1 mencapai Rp 3.250.000.

OTT ASN Disarpus KBB
TS dan IBS tertangkap tangan melakukan pemerasan terkait perekrutan TKK.
Keduanya dijaring di Kantor Disarpus pukul 09.40 WIB oleh anggota Ditreskrimsus Polda Jabar, Jumat (13/12)
TKP Jalan Padalarang – Cisarua Km. 2, Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah KBB

TKK Bandung Barat
Tahun 2017 2.426 Orang
Tahun 2019 2.826 Orang

Honor TKK
Lulusan SMA Rp 3.000.000 per bulan
Lulusan S1 Rp 3.250.000 per bulan. (eko/vry)