Februari, Pulsa Hingga Token Listrik Kena Pajak

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 1 Februari 2021 akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucher, kartu perdana dan token listrik.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor  6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan PPN serta PPh atas Penyerahan atau Penghasilan. Beleid ini diteken oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, pada tanggal 22 Januari 2021.

BACA JUGA: KPK Dalami Permintaan Uang oleh Wenny Bukamo kepada Kontraktor untuk Mengikuti Pilkada 2020

“Untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa, perlu mengatur ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer,” demikian bunyi PMK Nomor 6/2021 seperti dikutip, pada Jumat (29/1).

Merespons aturan baru itu, ekonom dari INDEF Bhima Yudhistira menilai bahwa kebijakan tersebut kontraproduktif dengan pemberian stimulus kepada masyarakat maupun pengusaha di masa resesi akibat pandemi Covid-19 sekarang ini. Stimulus dikucurkan sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pemerintah sendiri kan meminta masyarakat untuk menggunakan internet dan bekerja dari rumah sehingga membutuhkan banyak pulsa data atau nomor perdana. Karena itu, kebijakan ini dianggap beban baru bagi masyarakat,’’ katanya.

BACA JUGA: Dulu Berteman, Rocky Gerung Kini ‘Semprot’ Sandiaga Uno: Jadi Menteri Ekonomi Kreatif, Kreatifitas Anda di Mana?