Kepala Daerah Jangan Berpikir Balik Modal, Kasus OTT KPK Harus Jadi Peringatan

JAKARTA-Publik kembali dihebohkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah.

Yang masih hangat adalah ditetapkannya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yason sebagai tersangka pada Senin, (15/10) lalu.
Neneng ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan.

Sehingga dibutuhkan banyak perizinan. Neneng merupakan kader Partai Golkar dan kini sudah dinonaktifkan dari kepengurusan
Namun jauh sebelum Neneng, sepanjang 2018 ini rupanya sudah ada 17 kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Mereka diantaranya adalah Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Bandung Barat Abubakar, Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat, Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, dan Bupati Purbalingga Tasdi.

Kemudian Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Mereka sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda-beda.

Bupati Subang Imas Aryuminingsih misalnya. Politisi Partai Golkar ini ditangkap KPK pada 13 Februari 2018. Imas terbukti bersalah telah menerima uang dari pengusaha sebesar Rp 410 juta. Atas perbuatannya, Imas divonis bersalah dengan hukuman 6,5 tahun penjara.

Tak hanya itu, Imas sebelumnya pun dijanjikan akan diberikan uang Rp1 miliar, apabila izin prinsip dan izin lokasi PT Putra Binaka Mandiri dan PT Alfa Sentra Property dikeluarkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Tak hanya itu Imas diduga telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp300 juta dan fasilitas kampanye pemilihan Bupati Subang periode 2018-2023 sejumlah Rp110.922.000. Sehingga seluruhnya berjumlah Rp410.922.000.

Akhirnya, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Bandung memvonis Imas 6,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider kurungan tiga bulan karena terbukti dalam kasus suap perizinan.

Sementara Bupati Bandung Barat Abu Bakar diamankan KPK pada tanggal 11 April 2018. Politisi PDIP ini diduga menerima uang suap dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat, yang juga tersangka dalam kasus ini.
Selain Bupati Bandung Barat Abu Bakar, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, serta Kepala Badang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto sebagai tersangka.

KPK menduga Abu Bakar meminta uang ke sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah, yang mengikuti pilkada sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018-2023.

Banyaknya kepala daerah aktif yang terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

OTT KPK terhadap kepala daerah, seharusnya menjadi pelajaran atau pecut bagi seluruh kepala daerah, khususnya kepala daerah yang baru dilantik.

“Memang tidak bisa dipungkiri banyak kepala daerah yang di OTT KPK terkait dugaan korupsi, mulai dari suap, fee proyek dan sebagainya. Ini pelajaran penting dan mahal,” kata Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia mengingatkan para kepala daerah, khusunya yang barus saja dilantik, jangan pernah berfikir untuk mencari untung saat menjalankan anamah rakyat alias mencari ‘balik modal’.
Pemikiran balik modal itu nantinya mengganggu psikologis yang berdampak pada prilaku negatif hingga mencoba bermain dengan anggaran yang berujung pada tindak pidana korupsi.

“Dipilih rakyat, jalankan amanah dengan baik, jangan pernah pikirin modal saat menjadi calon, karena itu nanti berpikir bagaimana caranya balik modal, ini bahaya,” jelasnya.
Namun, Boyamin yang juga pernah menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar ini juga merasa bingung.

Pasalnya semakin banyaknya kepala daerah yang terkena OTT KPK, tetapi tidak mengurangi dugaan korupsi yang diduga melibatkan kepala daerah.

“Saya juga bingung harusnya banyak yang kena OTT harusnya makin berkurang kepala daerah yang korupsi, tapi ini kok makin banyak,” tutupnya.

Warning Mendagri

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) dimana sejumlah tersangkanya adalah kepala daerah aktif akhirnya ditanggapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengaku prihatin karena sejumlah OTT yang dilakukan KPK selama ini justru menjerat kepala daerah yang masih aktif. “Ini warning,” tegasnya.

Dia menjelaskan adanya kasus OTT yang dilakukan KPK dan beberapa tersangkanya adalah kepala daerah harus menjadi warning bagi kepala daerah yang lain. Khususnya, bagi kepala daerah yang baru saja dilantik. Dengan demikian maka kepala daerah yang baru dilantik tidak tersandung kasus OTT lagi.
Dia menjelaskan terkait inisiatifnya untuk mengajak para kepala daerah yang dilantik di Jakarta oleh Presiden RI untuk bertemu dengan pimpinan KPK.

“Biasanya, setelah dilakukan pelantikan untuk kepala daerah, saya mengajak para kepala daerah tersebut untuk berkunjung ke KPK. Ini sekaligus untuk memberikan pemahaman bagi kepala daerah yang dilantik untuk memahami area-area rawan korupsi,” jelasnya.

Diakuinya, belajar dari sejumlah pengalaman selama ini dimana ada banyak kepala daerah aktif yang terkena OTT oleh KPK. Karena itu maka dengan diajakanya para kepala daerah ke KPK, maka diharapkan bisa membawa dampak yang positif.

“Setidaknya mari sama-sama melakukan pencegahan. Fungsi pencegahan diutamakan. Saya ajak bertemu dengan KPK supaya teman-teman gubernur paham area rawan korupsi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, perizinan, pajak dan retribusi mekanisme pembelian barang dan jasa dan lain-lain,” ujarnya.
Tjahjo sendiri mengaku sedih dengan masih banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Terlebih dari tahun ke tahun, kepala daerah yang kena kasus korupsi kecenderungannya meningkat.

“Kalau mau dilihat, dari sisi sistem pengawasan dan pencegahan sudah baik. Komisi anti rasuah pun aktif memberikan supervisi. Mestinya, ini jadi perhatian bersama. Khususnya bagi para kepala daerah aktif. Memahami area rawan korupsi sudah terus diberikan. Seluruh kementerian/lembaga juga sudah bekerja sama dengan KPK. Jadi kembali ke manusianya saja,” ungkapnya.(gat/fin)