Kerjasama Usaha Berujung Pidana

SUBANG-Sidang perkara pidana dengan berkas perkara nomor: BP/40/VI/2018/Reskrim atasnama terdakwa Hari Agung Tri Wibowo Direktur CV. Duta Artha Graha Mulia (CV. DAGM) telah memasuki sidang ke delapan, Kamis (20/12) dan ke sembilan, Jumat (21/12) di Pengadilan Negeri Subang.

Perkara tersebut menjadi perhatian khalayak lantaran adanya dugaan perkara yang dipaksakan oleh pelapor.

Dugaan tersebut terlihat dari fakta-fakta persidangan sebelumnya. Pelapor dan saksi-saksi pelapor tidak dapat membuktikan dengan data otentik kalau terdakwa memiliki hutang sebesar Rp300 juta terhadap pelapor.

Hal tersebut dikatakan oleh Ghaty sebagai istri terdakwa yang juga sebagai wakil direktur dari CV. Duta Artha Graha Mulia (CV. DAGM). Sementara pelapor sendiri merupakan Direktur PT. Gemilang Batu Utama (PT. GBU) mitra kerjasama dengan perusahaan Terdakwa yakni CV. Duta Artha Graha Mulia (CV. DAGM).

DAGM merupakan perusahaan pemilik mesin pencacah batu sedang GBU yang memakloon. Pihak DAGM mengaku tidak diuntungkan dalam kerjasama dengan pihak GBU.

Ghaty menyebut, di samping mesin pencacah batu dan mesin genset telah dirusak dan diledakkan oleh GBU dengan total kerugian sekitar Rp2 miliar, di perjanjian kerjasama yang kedua juga tidak mendapatkan keuntungan pembayaran jasa makloon selama 9 bulan dengan nilai lebih dari Rp1 miliar.

“Dari perjanjian kedua saya tidak menerima keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan,” ungkap Ghaty.

Ghaty menuturkan keheranannya, jika suaminya menjadi terlapor dengan dikenakan pasal 378 KUHP. Dimana CV. DAGM seakan-akan yang dirugikan lebih dari Rp3 miliar dan malah mempunyai hutang sebesar Rp300 juta rupiah serta melakukan penipuan kepada PT.GBU.

Padahal yang sebenarnya, kata Ghaty, pihaknya yang dirugikan sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam perjanjian pertama CV. DAGM menerima biaya makloon Rp40.000 per meter kubik dan minimum 5.000 kubik per bulan. PT. GBU lalu mengirim batu belah sebanyak 2.000 meter kubik untuk digiling menjadi batu split dan telah diselesaikan dengan baik oleh CV. DAGM.

BACA JUGA:  Aqua Subang dan Javlec Indonesia Ajak Lintas Alam Curug Cibareubeuy

Lalu PT. GBU kembali mengirim tambahan batu sebanyak 4.000 meter kubik batu belah untuk digiling menjadi batu split milik PT. GBU untuk memenuhi minimum makloon sebesar 5000 kubik per bulan.

“Pada kerjasama tambahan PT. GBU mengirim batu belah sebanyak 4000 meter kubik dengan uang sewa makloon sebesar Rp160 juta telah berjalan dengan baik sampai dengan kurang lebih Rp3.000 kubik. Setelah itu berhenti karena genset macet sehingga timbullah perjanjian ke-2. Seperti saya katakan tadi diperjajian ke-2 CV. DAGM tidak mendapatkan keuntungan malah mengalami kerugian lebih dari 3 miliar. Namun faktanya suami saya yang dizalimi dan menjadi terdakwa dalam perkara ini,” tegasnya.

Dia menuturkan, suaminya dituduhkan pasal 378 KUHP. Penipuan dan penggelapan di fakta-fakta persidangan bukti ontentik tidak dapat ditunjukan oleh pihak pelapor. Malah dari pihak kami yang dapat menunjukan bukti otentik pihak pelapor yang merusak mesin genset dan mesin pencacah batu. Termasuk kerugian kami tidak dibayar jasa makloon selama 9 bulan bekerjasama dengan pihak pelapor (PT. GBU).

Sementara itu kuasa hukum terdakwa, Zudirman mengatakan, pihaknya telah membawa dua saksi ahli dari Universitas Indonesia. Satu saksi ahli perbankan DR. Aad Rusyad Nurdin, SH., M.Kn. dan saksi ahli pidana Gandjar Laksmana Bonaprapta, SH., MH.

Dikatakannya, saksi ahli ini khususnya saksi perbankan menerangkan dengan keahliannya dihadapan majelis hakim terkait UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2, pasal 40, 42 dan 47 tentang rahasia perbankan.

Hal tersebut terkait dengan adanya pernyataan saksi perbankan yang diminta pihak penyidik untuk diminta keterangannya pada sebuah perkara pidana harus ada kuasa dari nasabah dan atas seijin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), begitupun berlaku bagi pihak jaksa bila akan menghadirkan saksi perbankan dan hakim sendiri bila akan menanyakan saksi perbankan di pengadilan harus mendapatkan ijin dari pihak OJK juga.

BACA JUGA:  Banjir dan Longsor Sambut 2020

Pada sidang lanjutan ke sembilan, Jumat (21/12), Hari Agung Triwibowo selaku terdakwa telah diminta keterangannya dan juga telah menjawab dengan jelas dan lancar semua permasalahan antara CV. DAGM dan PT. GBU dari awal kerjasama, terjadinya pengrusakan, wanprestasi, ancaman dan kerugian yang diderita CV. DAGM hingga pemberian bilyet giro sebagai jaminan karena kondisi terpaksa.

Penasehat hukum dari Hari Agung Triwibowo meminta kepada hakim untuk ke depan sidang agar dapat di konfrontir langsung agar dapat mengungkap kebenaran dan kejelasan dalam perkara ini. Karena dari sisi CV. DAGM telah mengungkap secara rinci dan detail bagaimana perkara ini bisa muncul.

Penasehat hukum dari pihak CV. DAGM berharap agar pada sidang perkara pidana yang menimpa kliennya ini dapat ditegakkan kebenaran dan keadilan hukum. “Jangan sampai terjadi adanya penegakan hukum diatas pelanggaran hukum,” tegasnya.(ysp/man)