KPK Diminta Turun Tangan, Diduga Ada Suap Persetujuan Perda RTRW

BAHAS PROGRAM: Bidang Infrastruktur membahas pembangunan infrastruktur. Di antaranya juga membahas tentang Perda Perubahan RTRW yang hingga kini belum disetujui gubernur. YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Perda Perubahan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) hingga kini belum mendapat persetujuan Gubernur Jabar. Padahal sudah diajukan sejak era Gubernur Ahmad Heryawan.

Perda tersebut dinilai penting, sebab di dalamnya mengatur pembangunan Pelabuhan Patimban. Sejumlah pihak mencurigai ada kejanggalan dalam proses persetujuan perubahan Perda RTRW tersebut. Anehnya, meski belum disetujui Gubernur Jabar, pembangunan terus dilakukan. Sejumlah pihak mendorong KPK segera turun tangan menelusuri proses persetujuan Perda perubahan RTRW tersebut.

“Padahal belum disetujui gubernur tapi pembangunan terus berjalan. Memang sudah ada Perpres, tapi itu sebagai payung hukum di pusat. Jika di daerahnya belum ada persetujuan, menurut saya itu pembangunan ilegal,” tutur Ketua LSM Bhineka, Endang Supriadi.

Dirinya juga mendesak bagian hukum Pemda Subang proaktif mempertanyakan penetapan Pergub Perda RTW tersebut.
Kabag Infrasturktur Setda Subang Wawan Saefuloh menjelaskan, lahan milik Pemda Subang di proyek pembangunan Pelabuhan Patimban ada sekitar 5 hektare. Digunakan untuk pembangunan jalan akses masuk lebar 3 meter dan panjang sekitar 8.256 kilometer.

“Berdasarkan ketentuan lahan milik instansi pemerintah tidak ada pergantian sehingga sifatnya hibah. Sehingga pemda tidak mendapat apa-apa,” tandasnya.

Dalam proyek tersebut Pemda Subang hanya sebagai pendukung saja. Namun pihaknya berencana bisa mendapatkan pendapatan dari kehadiran Pelabuhan Patimban. “Pengennya kita mendapatkan PAD dari keberadaan pelabuhan itu,” tandasnya.
Ia pun membenarkan sampai sekarang Perda Perubahan RTRW masih dibahas oleh Gubernur Jabar,” sambungnya.

Sementara itu aktivis Subang Warlan SH mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kejanggalan Perda RTRW tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walau dirinya yakin KPK sudah memiliki data. Apalagi muncul keterangan di persidangan ada dugaan suap dalam proses persetujuannya kepada anggota DPRD.

“Mantan Kabid Perizinan yang sudah divonis juga pernah berbicara di persidangan menyebutkan ada anggota DPRD yang menerima suap dari proses persetujuan Perda RTRW,” kata Warlan.

Warlan juga melihat ada kejanggalan dari luasan pengadaan lahan yang mencapai 400-500 hektar anjuran dari kementrian.
“Di dalam perda RT RW tersebut tertulis 10 hektare, padahal kebutuhan luasan 400-500 hektare meliputi Patimban, Legonkulon, Pusakajaya, Sukasari dan lainnya,” ungkapnya.
“Saya meminta gubernur mengkaji kembali Perda RTRW sebelum ditanda tangani dan disahkan. Jangan dipaksakan,” katanya.

Pembangunan di Area Utama Tetap Legal

Ketua Pansus Perda RTRW Kabupaten Subang, Dede Warman mengatakan, Perda RTRW yang telah disahkan tahun 2018 ini belum dilembardaerahkan. Sehingga dalam pembangunan belum bisa mengacu pada perubahan Perda RTRW tersebut.

Meskipun sudah disahkan dalam sidang paripurna, perubahan Perda RTRW masih dievaluasi di tingkat provinsi dan pusat. “Kami masih menunggu hasil evaluasi mengenai perubahan Perda RTRW tersebut dari provinsi dan pusat,” katanya kepada Pasundan Ekspres, Selasa (23/10).

Politisi PDIP itu mengatakan, subtansi perubahan Perda RTRW karena menyikapi adanya pembangunan pelabuhan Patimban. Ada 10 ribu hektare sebagai kawasan penunjang pelabuhan. “Mengapa harus ada perubahan Perda RTRW karena menyikapi adanya pelabuhan Patimban,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika ada yang mempertanyakan legalitas pembangunan pelabuhan Patimban sementara perda RTRW belum dilembardaerahkan, maka pembangunan yang tengah berjalan sekarang sudah legal. Karena dasarnya peraturan presiden mengenai pembangunan Patimban. Pembangunan itu di area utama pelabuhan. Sedangkan di luar area tersebut bisa dikatakan illegal.

“Kalau ada aktivitas pembangunan di kawasan 10 ribu hektare itu dikatakan illegal. Karena perdanya juga belum dilembardaerahkan. Harus mengacu pada Perda RTRW yang belum direvisi,” jelasnya.

Dia mengatakan, penentuan 10 ribu hektare kawasan penunjang tersebut berdasarkan hasil kajian akademis. “Yang pasti nantinya yang 10 ribu hektare itu akan ada berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.(ysp/man)