Optimalkan BUMDes dan Koperasi, Tim Nawacita Kuatkan Lembaga Ekonomi

KUNJUNGAN: Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara untuk menyerap aspirasi dari masyarakat khususnya nelayan tradisional dan petani. YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

PUSAKANAGARA-Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara. Kedatangan mereka kali ini, untuk meninjau menyerap aspirasi dari masyarakat khususnya Nelayan Tradisional pantura dan petani di kawasan Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara.

Hal ini diungkapkan Tim Nawacita Presiden RI yang juga Staf Khusus Presiden Jokowi, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Dewan Pembina Tim Nawacita, Joko Daryanto, Sabtu (13/7) di Dusun Trungtum, Desa Patimban.

Ruri mengatakan, Program Nawacita sudah berjalan dalam lima tahun terakhir untuk dapat menjadikan masyarakat petani dan nelayan hidup sejahtera ditanahnya sendiri, dengan menggali potensi apa saja. “Agar masyarakat sejahtera, perlu caranya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat yang berbadan hukum, seperti BUMDes atau pun Koperasi,” katanya.

Tim Nawacita Presiden, dibentuk untuk melakukan sosialisasi program nawacita dan blusukan yaitu mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat, yang meliputi sembilan program pokok. Salah satunya bidang ketahanan pangan, meliputi pertanian dan perikanan serta pembangunan infrastruktur. Apalagi kata Ruri, saat ini Kabupaten Subang ada dua Proyek Stratgeis Nasional (PSN) yakni pembangunan Bendungan Sadawarna serta Pelabuhan Internasional Patimban.

“Intinya blusukan yang sudah 5 tahun terakhir kita lakukan, untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat kepada Presiden Joko Widodo. Khsusnya di sini terkait dengan pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban dari nelayan maupun petani yang ada di Desa Patimban serta Pantura Subang,” ungkap Ruri.

Sebab kata Ruri, setiap adanya pembangunan pasti akan ada dampak yang ditimbulkan baik dampak positif maupun negatif. Kedatangan Ruri sendiri untuk mendengarkan secara langsung apa yang menjadi kebutuhaan dan keluhan dari masyarakat.
“Kita dengar dampak dari pembangunan itu, karena ada dampak yang harus kita dengar dan harus kita kaji dan kita selesaikan. Jangan sampai keluhan ini tidak terdengar, seolah-olah ini Pemerintah tidak mendengar,” ucapnya.

BACA JUGA:  Tunggu Kebijakan Perekrutan Tenaga Kerja Pelabuhan Patimban

Ruri menyebut, keberadaan Pelabuhan Patimban serta pembangunan infrastruktur lain yang dilakukan di Subang memiliki efek jangka panjang. Tentu, untuk menunjang itu, diperlukan penguatan kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum. Seperti koperasi atau BUMDes yang berafiliasi bagi nelayan dan petani, serta keberadaan pengusaha lokal juga harus diberi tempat.