Prof Karim Berpesan agar Jimat-Akur Mewaspadai Empat Hal Rawan Penyimpangan

Prof Karim Berpesan agar Jimat-Akur Mewaspadai Empat Hal Rawan Penyimpangan
Bupati Ruhimat dan Wakil Bupati Agus Masykur
0 Komentar

SUBANG-Setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, Ruhimat-Agus Masykur akan menghadapi tantangan dalam menjalankan program.

Perumus program Tim Optimasi dan Singkronisasi (TOS) Jimat-Akur Prof Karim Suryadi berpesan, agar penyelenggara pemerintahan lima tahun ke depan melaksanakan program dengan penuh semangat. Menurutnya, jika penyelenggaranya tidak mendukung, tidak akan mendatangkan kebaikan.

Selantnya, Prof Karim menekankan perlunya kepaduan seluruh unsur pemda dalam menggerakan roda visi, misi dan program. “Kuncinya ada pada bupati dalam membawa pemda ke dalam zona pembelajar. Di mana setiap orang menunjukkan kapasitas dan komitmen terbaik sekaligus merasakan kenyamanan untuk bekerja,” ujarnya.

Baca Juga:Catat Nih Sikap Bupati Ruhimat Soal Mutasi PejabatJimat Janji Tidak Ada Jarak , Waspadai Empat Urusan Rawan Penyimpangan

Ketiga, komunikasi, kolaboraai dan sikaturahim adalah modal sosial yang dapat melumasi mesin birokrasi bekerja secara optimal. Ketiga hal ini lanjutnya, harus dijaga agar setiap orang bisa menunjukan sumbangsihnya bagi pencapaian visi pemda, apa pun posisi dan jabatannya.

“Bagi saya, kepemimpinan itu tidak identik dengan jabatan atau pangkat yang tinggi. Siapa pun yang berkontribusi optimal bagi pengapaian visi organisasi dialah pemimpin. Betapa pun rendah pangkat dan jabatannya,” tandasnya.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman ada empat urusan yangg rawan penyimpangan. Yakni pengisian jabatan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta bansos. Dari keempat aspek tadi, penyalahgunaan kekuasaan dalam pengisian jabtan akan memberi efek pengiring yang buruk terhadap urusan lainnya.

“Karena itu, langkah pertama menyehatkan birokrasi adalah memastikan tidak ada main uang dalam pengisian jabtan dan benar-benar menjaga prinsip merit sistems. Lalu benahilah mekaniame perizinan (termasuk tata ruang), pengadaan barang (termasuk tender projek) dan akuntabilitas bansos,” pungkasnya.(man)

0 Komentar