Tak Mau Disalahkan, Ini Bukti Detail Risalah DPRD dalam APBD Perubahan 2021

APBD Perubahan 2021 ditolak Pemprov Jabar,
INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES KONFERNSI PERS: Ketua DPRD Narca Sukanda didampingi Elita Budiarti ketika konferensi pers menanggapi penolakan APBD Perubahan 2021.

SUBANG– Tak Mau disalahkan akibat ditolaknya APBD Perubahan 2021 oleh pemprov Jabar, DPRD Kabupaten Subang menunjukan berkas Risalah DPRD dalam APBD Perubahan 2021.

Dalam Permendagri No 17 tahun 2020 APBD Perubahan 2021 sudah ketuk palu paling lambat 30 September. Namun pembahasan terus molor hingga baru ditetapkan 19 Oktober lalu.

Berikut Pembahasan APBD Perubahan 2021 menurut versi DPRD Subang:

16 Juni 2021

DPRD sudah berkirim surat ke Bupati Subang, perihal permohonan untuk menyampaikan rancangan/nota pengantar dan melakukan pembahasan KUA PPAS 2022 dan KUA PPAS Perubahan 2021.

23 Juni 2021

Surat balasan ke DPRD dari Sekretaris Daerah. Isinya, eksekutif akan menyampaikan rancangan KUA dan PPAS 2022 paling lambat minggu kedua bulan Juli, dan KUA PPAS Perubahan 2021 pada minggu pertama bulan Agustus.

21 Juli 2021

DPRD berkirim surat kembali kepada eksekutif untuk segera menyampaikan rancangan/nota pengantar dan melakukan pembahasan KUA PPAS 2022 dan KUA PPAS Perubahan 2021, karena telah melampaui batas waktu penetapan.

9 Agustus 2021

Surat balasan dari eksekutif ke DPRD, berisi tentang penyampaian nota pengantar dan rancangan KUA PPAS 2022.

31 Agustus 2021