KBB Optimis Raih WTP di Tahun Ke-12

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna membuka Rapat Koorsinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2018 Kabupaten Bandung Barat di Lembang, Selasa (29/1/2019).

Sejak berdirinya Kabupaten Bandung Barat (KBB) 11 tahun yang lalu, hingga kini Kabupaten pecahan dari Kabupaten Bandung ini belum bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal ini menjadi motivasi bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dan Hengky Kurniawan (AKUR) untuk bisa meraih WTP ditahun ke-12 KBB.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan untuk meraih opini WTP tersebut, Pemkab Bandung Barat sudah berkonsultasi dengan BPK RI. Terutama terkait apa saja yang menjadi kekurangan dan harus dipersiapkan untuk bisa meraih WTP tersebut.

“Kita punya mimpi besar Bandung Barat ingin meraih WTP. Karena sudah 11 tahun ini Bandung Barat hanya mendapat disclaimer dan WDP saja. Harapannya di tahun ke-12 ini Bandung Barat bisa meraih WTP ,” kata Aa Umbara di Ngamprah, Kamis (21/3).

Dia menambahkan meraih opini WTP dari BPK RI tahun ini merupakan target wajib kepemimpinan pasangan Akur. Sehingga, diharapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di KBB, untuk bisa mengejar dan mempersiapkan diri dengan kinerja dan kekompakan serta kerja maksimal untuk mencapai target tersebut.

“Saya harapkan semua SKPD bisa betul-betul mengejar target yang jelas. Walaupun tahun ini bukan tahun anggaran pasangan Akur, tapi bagaimana pun ini kepemimpinan Akur yang wajib mendapat WTP,” ujarnya.

Mengenai persoalan aset yang menjadi batu sandungan KBB untuk meraih WTP, mantan Ketua DPRD KBB dua periode ini pun mengaku sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan persoalan aset tersebut. Terutama persoalan kepemilikan lahan hasil limpahan dari Kabupaten Bandung yang saat ini sedang dibereskan.

BACA JUGA:  WDP Lagi, HMI: Perlu Aparatur yang Mau Bekerja

“Persoalan aset sedang dibereskan semua. Jadi soal aset lahan itu bukan hanya sertifikat lahan saja, yang paling penting itu soal kepemilikan. Karena aset ini bukan hanya untuk WTP saja, tapi untuk supaya jelas bahwa Pemkab ini miliki berapa luas lahan dan berapa bidang lahan,” ungkapnya.

Jika kedepannya Bandung Barat hanya meraih WDP, Aa dengan tegas akan melakukan evaluasi terhadap apa yang menjadi persoalan KBB mendapat opini tersebut. Meski demikian, ia tetap optimis tahun ini Bandung Barat bisa meraih WTP.

“Jika melihat perbaikan yang sudah dilakukan, kami tetap optimis tahun ini bisa meraih WTP,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengaku optimistis tahun ini Bandung Barat bisa mencapai target opini WTP dari BPK. Hal itu dikarenakan banyaknya perubahan serta progres ke arah yang lebih baik dari berbagai SKPD dengan menjalankan program sesuai dengan yang sudah disusun.

“Kita harus optimis bersama seluruh jajaran SKPD bahwa WTP bisa diraih. Kami pasangan AKUR terus melakukan pembenahan lebih optimal sehingga Bandung Barat waktunya meraih WTP di tahun ini,” kata Hengki belum lama ini.

Hengki menyebutkan, tahun 2019 ini merupakan tahun anggaran pasangan AKUR berkomitmen untuk terus membenahi segala hal yang menjadi persyaratan dalam mendapatkan WTP. “Sesuai dengan jargon Bandung Barat Lumpat kita harus mengejar terus target salah satunya soal WTP. Lebih dari itu mengejar pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan beberapa program unggulan lainnya,” katanya.

Selain menyoroti target WTP, Hengki juga terus membenahi layanan di masing-masing SKPD dengan cepat. Dirinya kerap memantau layanan seperti e-KTP, akta kelahiran, KK dan beberapa layanan adminduk lainnya.

BACA JUGA:  Tim Wasrik BPK RI Kunjungi Wingdiktekkal

“Itu semua ditujukan bagi masyarakat agar mendapatkan layanan optimal. Artinya para pegawai yang ada di Bandung Barat ini harus mampu bekerja maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.

Hengki yang dikenal dengan blusukan ke rumah warga ini juga berharap, segala potensi yang ada di masyarakat bisa dikembangkan menjadi nilai ekokomi. “Misalkan para pelaku UMKM hasil produk kopi, wajit dan beberapa makanan lainnya bisa terus berkembang. Pemerintah hadir untuk terus membantu dalam memasarkan produk mereka ke luar daerah salah satunya seperti ke Bali,” tandasnya.(*)