Penyaluran BPNT Masih Banyak Masalah, 82.971 Keluarga Tercatat Miskin

Meskipun terdapat penurunan, jumlah keluarga miskin penerima Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) di Kabupaten Bandung Barat masih terbilang banyak, yakni mencapai 82.971 keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara, penyaluran BPNT pun masih mengalami sejumlah permasalahan.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengaku seding dengan banyaknya keluarga miskin di KBB, terutama setiap kali dirinya berkunjung ke desa-desa. Menurut dia, pengurangan warga miskin bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan pula semua pihak.

“Namun, kalau nanti dua atau tiga tahun kita sudah sejahtera, ya tidak terima (BPNT), dialihkan saja buat yang lain. Bantuan BPNT dialihkan kepada apa, kan gitu,” kata Umbara di sela pembagian BPNT kepada keluarga tak mampu di Lembang, Kamis (28/2).

Dia menilai, pada perjalanannya penyaluran BPNT senilai Rp110.000 per bulan untuk setiap KPM pun kerap mengalami sejumlah permasalahan. Dia menyontohkan, di antaranya ialah penyaluran bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran, sehingga justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

“Rp110.000 kita terima, dan itu kadang-kadang jadi ribut, yang awalnya menerima jadi tidak menerima. Kalau Bahasa Sundanya, jadi pasea. Maneh nu asalna urang meunang jadi henteu, ari maneh tetep meunang. Terus lagi yang tidak tepat sasaran, yang sudah sejahtera masih menerima, misalnya. Tolong dipantau oleh semua,” katanya.

Menurut Kepala Dinas Sosial KBB Heri Partomo, jumlah KPM untuk program BPNT pada tahun ini mengalami pengurangan dibandingkan tahun lalu, yakni dari 95.599 KPM menjadi 82.971 KPM. Untuk di KBB, terang dia, program BPNT cuma dapat dimanfaatkan untuk membeli beras. Padahal, di daerah lain penerima manfaat memiliki opsi untuk membeli beras atau telur.

“Di KBB sudah disepakati beras saja, itu untuk menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan kepada masyarakat. Soalnya, kalau telur, dikhawatirkan ada telur busuk, telur yang pecah, sementara agennya itu KPM, yang jelas-jelas keluarga tidak mampu, siapa yang akan mengganti? Jadi, kami sepakati, sesuai kebutuhan saja di masyarakat, sementara ini diarahkan saja untuk beras,” katanya.

Dia mengakui, dari total 95.599 KPM pada 2018, yang menerima BPNT pun tidak seluruhnya atau sekitar 77.000 KPM. Bahkan, ada temuan sebanyak 17.000 KPM yang mendapati saldo rekening yang seharusnya ditransferkan ternyata kosong. Akibatnya, KPM tersebut tidak bisa membeli kebutuhan pangan seperti beras atau telur.

“(17.000 KPM) itu sedang kami upayakan diusulkan lagi ke Kementerian Sosial. Mudah-mudahan turun (penambahan) kuotanya, jadi bisa menambah ke (kuota KPM) yang sekarang,” kata Heri.

Meski begitu, dia mengaku bahwa sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut mengenai penambahan kuota penerima manfaat dari Kemensos. Terkait dengan penyebabnya, dia menganggap karena ada permasalahan sistem. “Kan ini sistemnya dari pendataan, agak crowded di data. Itu permasalahannya,” ujarnya.(eko/ded)