JABAR  

Bangun Sinergitas Hadapi Korona

BANDUNG – Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menerima kedatangan perwakilan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Gatot Eddy Pramono di Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (21/8). Kunjungan tersebut sebagai langkah untuk mengetahui penanganan Covid-19 di Jabar.

“Saya dan wakapolri datang ke sini sebagai anggota tim pelaksana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, hanya ingin mendapatkan update tentang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Jabar,” kata Andika.

Menurutnya, penanganan dan pemulihan ekonomi saat pandemi di setiap daerah berbeda. Diakuinya Gubernur Jabar sudah melakukan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Hal ini akan menjadi masukan bagi kami kepada pimpinan termasuk kepada komite kebijakan dalam penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andika juga memaparkan hasil uji klinis kombinasi obat Covid-19 dan CAPA (corrective and preventive action) telah diserahkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 19 Agustus 2020 lalu.

Sementara itu, Emil sapaan Ridwan Kamil mengatakan kedatangan dua petinggi satgas tersebut merupakan sebuah kebanggaan. Dirinya melaporkan di Jabar ada 12 daerah masuk zona oranye, 14 zona kuning, dan satu zona merah, yakni Kota Depok.

Selain itu, untuk calon vaksin Covid-19, gubernur, kapolda, dan pangdam akan menjadi relawan uji klinis vaksin minggu depan. Jika prosesnya lancar hingga Desember, maka Januari 2021 vaksin sudah bisa diproduksi.

“Kalau nanti pemberian vaksin pasti butuh relawan, maka TNI/Polri bisa dijadikan relawan sehingga proses pemberian vaksin lebih cepat 2-3 bulan, tidak sampai satu tahun,” kata Emil.

Orang nomor satu di Jabar ini juga tak henti-hentinya untuk mengingatkan masyarakat soal pentingnya menjaga protokol kesehatan. Menurutnya, penerapan denda bagi pelanggar protokol kesehatan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) akan dicatat melalui aplikasi di ponsel.

“Kita perlu pendisiplinan, saya laporkan per minggu ini denda masker akan dilakukan lewat aplikasi dengan hape, siapa yang kena tilang, datanya akan masuk receipt kuitansi ke hape,” ujarnya.

Emil menambahkan, pencatatan pelanggaran itu ditujukan untuk mengurangi kontak fisik antara petugas dan pelanggar. “Tidak ada persentuhan fisik. Ini merupakan cara Jabar dalam berinovasi,” ucapnya

Kendati begitu, dalam kesempatan itu Emil tidak menjabarkan lebih rinci bagaimana proses tilang dicatat dan bagaimana proses pembayaran denda dilakukan oleh pelanggar.

Sedianya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020. Pergub itu mengatur tentang Pemberian Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pergub Nomor 60 Tahun 2020 diterbitkan pada Senin (27/7) dan menjelaskan mengenai wajib masker di seluruh wilayah Jawa Barat. Bagi warga yang melanggar, akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.

Hingga 6 Agustus 2020, Satpol PP Jabar menjaring 927 warga yang melanggar aturan bermasker. Adapun jenis protokol kesehatan yang dilanggar, mayoritas lantaran tak memakai masker (104 pelanggar), membawa masker tapi tidak dipakai (307 pelanggar), atau memakai masker tapi dengan cara yang tidak benar (516 orang). (rls)