Di Tengah Pandemi, Kualitas Air Sungai Citarum Meningkat

BAHAS DAS CITARUM: Gubernur Jabar Ridwan Kamil kepada Menko Kemaritiman dan Investasi dalam Rapat Evaluasi Sungai Citarum. (FOTO: Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG – Peran Satgas Citarum Harum menangani limbah industri dinilai baik meski terdampak pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas air Sungai Citarum.

”Kualitas air Citarum sudah melebihi dari target awal 2020 adalah cemar sedang tapi perhari ini sudah cemar ringan di angka 40,67,” kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil kepada Menko Kemaritiman dan Investasi dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Tahun 2020, dan Perencanaan Tahun 2021 via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6) lalu.

Menurut Kang Emil -sapaan gubernur-, peningkatan kualitas air Sungai Citarum tidak lepas dari peran Satgas Citarum Harum menangani limbah industri. ”Penanganan limbah industri paling baik dan menghasilkan indeks kualitas pencemaran yang jauh sudah lebih membaik,” ucapnya.

Emil mengatakan, ada 43 industri yang melanggar regulasi dan diproses hukum. ”Kejaksaan melaporkan, tujuh perusahaan sudah inkrah dan dihukum denda Rp 100 juta sampai Rp1 miliar. Kemudian, satu (industri) banding dan delapan masih sidang. Total ada 43 industri yang diproses, jadi penegakkan hukum masih terus berjalan,” urainya.

Akan tetapi, kata Kang Emil, penurunan limbah industri di Sungai Citarum tidak disertai dengan penurunan limbah domestik. Satgas Citarum Harum sudah berinovasi dengan membangun pengolahan sampah domestik, seperti incinerator mini. Maka itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke Sungai Citarum.

”Kami menemukan industri sudah membaik, tapi (limbah) domestik masih bermasalah walaupun kita sudah ada berbagai inovasi termasuk incinerator mini. Jadi, masalah kita adalah domestic waste, kalau limbah industri sudah membaik,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Emil melaporkan, Pemprov Jabar hingga kini sudah menanam 1,8 juta batang pohon di sekitar 1.100 hektare DAS Citarum. Sejumlah perusahaan swasta pun telah berkomitmen akan menanam sekitar 10 juta batang pohon selama lima tahun.

Kemudian, pembuatan sedimentasi sudah mencapai 2 juta kubik. Emil mengatakan, 17 lokasi sudah siap untuk pembangunan TPS Terpadu, namun 60 lokasi lainnya masih menunggu arahan dari Kementerian PUPR.

”Belum ada arahan, dulu janji Pak Menteri PUPR adalah mengizinkan sempadan untuk bisa dibangunkan IPAL dan Oxbow, karena kami di lapangan mau menentukan titiknya kalau sudah ada surat izin dari Menteri PUPR kami akan pilih lokasi terbaik,” ujarnya.

Di balik hal itu, Emil mengungkapkan, anggaran dalam penanganan Citarum Tahun 2020 direalokasi untuk penanganan Covid-19. Di memerinci, anggaran yang jadi Rp1,8 triliun itu kemudian turun lagi karena adanya pandemi Covid-19.

”Maka, anggaran yang ada itu tinggal 14 persen dari total awal Rp 5,3 triliun. Jadi, bisa dibayangkan tanpa anggaran kami tidak bisa mengejar 100 persen target yang multidimensi karena anggarannya hanya 14 persen,” urainya.

Sementara itu, pada rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku Komandan Satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPK) DAS Citarum melaporkan keberjalanan Program Citarum Harum kepada Kemenko Maritim dan Investasi selaku Ketua Tim Pengarah.

Kegiatan strategis yang dilaksanakan di DAS Citarum, antara lain Penanganan Lahan Kritis di Hulu DAS Citarum, Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur, Integrasi Pengelolaan Sampah Terpadu (Integrated Solidwaste Management Program), dan Kegiatan konstruksi bangunan pengendali banjir.

Adanya efisiensi anggaran akibat Pandemi Covid-19 diperkirakan akan menyebabkan adanya target Tahun 2020 yang tidak tercapai. Progres penganan lahan kritis sampai Juni ini adalah 2.860 hektar dengan target 10.894 hektar dengan jumlah pohon yang ditanam 1,8 juta batang.

Progres penanganan sedimentasi sungai dan sampah yang dilaksanakan di lapangan mencapai 2.167.658 m3 dan pembebasan bantaran sungai sejumlah 963 unit/bangunan.

Penertiban KJA tahun ini difokuskan pada kajian zona dan Standar Operasional Prosedur (SOP), penertiban KJA tahun ini sulit dilakukan mengingat diperlukan pemulihan ekonomi penduduk sekitar waduk.

Dengan adanya pengalihan anggaran tersebut, kegiatan konstruksi bangunan pengendali banjir juga mengalami penundaan.

Selain itu, pada pengukuran kualitas air di Sungai Citarum yang dilaksanakan April 2020, secara umum terdapat penurunan konsentrasi pencemar COD, BOD, TSS, di empat titik pengukuran dibandingkan dengan pengukuran pada April Tahun 2019. Hal ini dapat disebabkan adanya penurunan aktivitas industri.

Sedangkan konsentrasi Total Coliform meningkat, yang diperkirakan karena adanya peningkatan aktivitas di rumah selama masa PSBB. Sehingga meningkatkan beban pencemar dari limbah domestik. Secara umum, hal tersebut sudah sejalan dengan Ultimate Goal program ini.

Dengan adanya Pandemi Covid-19, terdapat refocusing dan realokasi anggaran yang signifikan.

Sebelum Pandemi, anggaran untuk Citarum adalah 31 persen terhadap Rencana Aksi. Setelah pandemi, anggaran menjadi 14 persen terhadap Rencana Aksi.

Efisiensi ini menyebabkan adanya carry over kebutuhan alokasi untuk tahun 2021 sampai dengan 2025. Oleh karena itu, diperlukan review atau kaji ulang terhadap Dokumen Rencana Aksi PPK DAS Citarum. Kaji ulang ini dilaksanakan dengan evaluasi utama dengan menghitung ulang kebutuhan pendanaan per tahun dan penyesuaian target capaian serta penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)/New Normal dalam pelaksanaan program di lapangan. (rls)