KARAWANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) masih mempertimbangkan pembelajaran tatap muka (PTM) siswa SD dan SMP.
Pasalnya, Karawang masih masuk zona merah pandemi covid-19. Namun, jika wilayahnya sudah masuk zona hijau maka PTM bakal dilakukan pada pertengahan bulan Januari 2021. “Kami masih melihat kondisi, apa sudah hijau apa masih merah. Jika sudah hijau maka pertengahan Januari sudah dilakukan PTM,” ujar Kadisdikpora Karawang, Asep Junaedi.
Dikatakan, saat ini pihaknya sedang meminta para kepala sekolah untuk mengkroscek list yang disyaratkan dengan kesiapan untuk melakukan PTM surat keputusan bersama dari empat menteri. “Jika memenuhi syarat dan wilayahnya masuk zona hijau maka bisa melakukan PTM pertengahan Januari mendatang,” katanya.
Baca Juga:(E-Paper) Pasundan 28 Desember 2020Viral Video Pesepeda Tertabrak di Jalur Pantura, Begini Kondisinya Sekarang
Sebelumnya, Wakil Bupati Karawang, Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) mengundang kepala dan sekretaris Dinas Pendidikan ke rumah dinasnya. Dalam diskusinya, Wabup Jimmy meminta agar Dinas Pendidikan segera mengundang para kepala sekolah untuk melakukan evaluasi kondisi eksisting dalam rangka persiapan sekolah tatap muka di awal 2021.
“Di akhir masa jabatan saya sebagai wakil bupati, saya mengundang dan diskusi bersama kepala dan sekretaris Dinas Pendidikan. Saya meminta beliau untuk segera mengundang kepala sekolah SD dan SMP, bila perlu sama SMA dan SMK untuk diajak diminta masukannya dalam rangka persiapan sekolah tatap muka ke depan,” ujar Jimmy.
Ditegaskan Jimmy, sikap waspada terhadap pandemi covid-19 sudah menjadi suatu keharusan. Namun demikian, Dinas Pendidikan harus memahami kondisi saat ini, yaitu dimana sudah 10 bulan anak-anak tidak bisa bersekolah.
Adapun terkait pembelajaran daring yang selama ini dilakukan, sambung Jimmy, harus diakuinya jika selama ini tidak terlalu berjalan efektif. Yaitu dimana beberapa kendala persoalan di lapangan masih dikeluhkan orang tua siswa.
Yaitu dari mulai kendala orangtua siswa yang tidak mampu membeli handphone atau membeli quota untuk proses belajar daring, hingga anak-anak yang kebanyakan bermain game setelah diperbolehkan memegang handphone.
“Jadi tolong nanti kondisi eksisting ini ditulis dijadikan notulen kendala di lapangan seperti apa saja. Jika pihak sekolah masih tidak bersedia bertanggungjawab terhadap kesehatan (penyebaran covid-19), maka sebaiknya dibuatkan tulisan resmi untuk diajukan ke Ibu Bupati. Sehingga persoalan kesehatan ini akan diselesaikan Bupati Karawang dengan memerintahkan Puskesmas terdekat yang terkait dengan Dinas Pendidikan,” kata Jimmy. (use/ded)