Mau Tau Anggaran Rp4,5 Triliun di Pemkab Karawang Dibelanjakan Kemana, Ini Detailnya

KARAWANG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, memproyeksikan anggaran belanja daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 4,5 triliun dengan rencana pendapatan sebesar Rp 4,4 triliun.

Dari rencana kebutuhan belanja sebesar itu, PJs Bupati Karawang Yerry Yanuar menyatakan jika dalan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021, alokasi belanja langsungnya Rp 2,03 triliun.

“Rencana belanja langsung naik Rp 19,7 milyar atau 0,98.persen. Pagu anggaran belanja tersebut diarahkan untuk membiayai program kerja pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, serta didukung dengan program dan kegiatan yang bersifat rutin pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” ujar Yerry.

Sedangkan peruntukan belanja tidak langsung, lanjut Yerry, dianggarkan Rp 2,5 triliun. Ini turun dari tahun anggaran 2020 sekitar Rp 50,5 milyar atau 1,95 persen. Rinciannya, kebutuhan belanja pegawai Rp 1,7 triliun, belanja hibah Rp 69,04 milyar, belanja bantuan sosial Rp 62,05 milyar, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp 101,4 milyar.

“Termasuk belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta partai politik sebesar Rp 526,1 milyar. Selain itu, belanja tidak terduga direncanakan Rp 50 milyar, naik Rp 47,9 milyar,” paparnya.

Kebutuhan biaya pembangunan relatif besar di tengah kemampuan fiskal daerah yang tercermin dari besaran penerimaan umum daerah masih belum memadai, Yerry akui, sementara di KUA-PPAS 2021 muncul angka defisit Rp 117,6 milyar.

“Besar harapan kami bahwa dalam tahapan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2021 yang akan kita lakukan bersama dapat difokuskan pada penajaman terhadap pencapaian target RPJMD untuk mengatasi kendala defisit,” tandas Yerry.

Sementara itu, lanjut Yerry, anggaran pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 4,4 triliun. Proyeksi pendapatan ini turun Rp 77,7 milyar atau 1,71 persen dibanding tahun 2020.

Tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh Pejabat Sementara (PJs) Bupati Yerry Yanuar dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin (2/11/2020), bahwa proyeksi pendapatan sebesar itu yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga diusulkan diturunkan targetnya 0,46 persen atau Rp 5,8 milyar.

Yerry katakan, target PAD yang diproyeksikan pemkab di posisi Rp 1,2 triliun. Rinciannya, pajak daerah digenjot pada angka sekitar Rp 960,1 milyar. Ini naik Rp 30 milyar atau 3,23 persen. Retribusi daerah Rp 54,1 milyar, turun Rp 20,1 milyar atau 27,15 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 6 milyar lebih. Lain-lain PAD yang sah Rp 247,6 milyar, turun Rp 15,6 milyar atau 5,94 persen.

Sedangkan yang bersumber dari dana perimbangan, sambung Yerry, diproyeksikan sebesar Rp 2 triliun lebih, diturunkan targetnya sekitar Rp 98,8 milyar atau 4,58 persen. Ini diperoleh dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang diproyeksikan Rp 304,2 milyar, turun Rp 17,7 milyar atau 5,51 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,2 triliun, turun Rp 98,7 milyar atau 7,38 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 517,3 milyar, ini naik Rp 17,6 milyar atau 3,53 persen.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 1,1 triliun, naik Rp 26,8 milyar atau 2,41 persen. Yaitu bersumber dari pendapatan hibah Rp 252,3 milyar, naik Rp 15 milyar atau 6,32 persen. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp 457,8 milyar, turun Rp 30 milyar atau 6,15 persen. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp 432,5 milyar, naik Rp 41,8 milyar atau 10,72 persen. (use/ded)