Suarakan Keluhan, Puluhan Nelayan Desa Ciparage Datangi DPRD Karawang

KARAWANG – Puluhan Nelayan, Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran , Kabupaten Karawang menyuarakan keluhan mereka kepada Komisi II DPRD Kabupaten Karawang.

Pada forum rapat dengar pendapat (RDP) yang juga dihadiri Dinas Perikanan dan Kelautan tersebut, para nelayan yang juga hadir didampingi kuasa hukumnya, M. Gary Gagarin, SH.,MH., Ini diterima langsung oleh Ketua Komisi II Fraksi PKB, Anggi Rostiana Tarmadi dan beberapa anggota Komisi II lainnya.

RDP yang digelar di Ruang Rapat I DPRD Kabupaten Karawang sekitar pukul. 11.00 WIB ini, Kamis (12/3). Diawali dengan penyampaian kuasa hukum nelayan, Gary Gagarin. Dengan agenda menyampaikan keluhan puluhan nelayan Ciparage Jaya atas sikap arogansi pengurus Koperasi Produksi Perikanan Laut (KPPL) Samudera Mulya Desa Ciparage Jaya yang lama.

Dihadapan Komisi II , Gary yang mewakili kurang lebih 150 nelayan anggota KPPL Samudera Mulya menyampaikan bahwasannya, Pengurus Koperasi Samudra Mulya, Ciparage Jaya yang lama sejak habis masa jabatannya periode bulan Oktober 2019 lalu namun sampai hari ini uang koperasi keanggotaan nelayan sebesar kurang lebih Rp. 600 jutaan belum juga diserahkan atau dikembalikan kepada pengurus Koperasi yang baru. Termasuk aset-aset Koperasi dan data-datanya.

Hal inilah yang dirasa sangat membuat marah dan meresahkan para nelayan yang juga merupakan anggota koperasi Samudra Mulya, kata Gary memaparkan.

Padahal lanjutnya, Pengurus Koperasi yang baru sudah beberapa kali menyurati pengurus lama secara resmi agar uang keanggotaan dan aset-aset koperasi ini segera dikembalikan.

“Semua cara sudah kami tempuh, baik secara resmi dan tertulis maupun secara lisan. Namun pengurus Koperasi lama tetap bergeming dan tidak ada itikad baik sama sekali untuk mengembalikan uang keanggotaan Koperasi nelayan dan aset-asetnya,” kata Gary menjelaskan.

Bahkan menurutnya, terkait hal ini pun, ia bersama kliennya (para nelayan Ciparage) sudah mengadukan dan meminta bantuan kepada pihak Aparat Penegak Hukum namun tetap saja Pengurus Koperasi yang lama tidak memberikan itikad baik dan tidak mau mengembalikan apa yang memang merupakan hak para nelayan.

“Mereka para nelayan ini hanya ingin uangnya dan aset – asetnya segera kembali, itu saja,” tandasnya.

Yang kedua, Gary melanjutkan, kaitan masalah penarikan retribusi sebesar 2,4 persen. Dimana uang penarikan tersebut diserahkan atau disetor seluruhnya kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.

Dan yang menjadi permasalahannya kemudian adalah pihaknya tidak memiliki anggaran untuk menggaji karyawan dan lain sebagainya sehingga semua biaya operasional di bebankan kepada Koperasi.

Sementara Koperasi ini dananya sangat terbatas.Oleh karenanya nelayan Ciparage Jaya berharap ada uang pembinaan dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang dari uang retribusi itu.

“Artinya disini para nelayan komitmen terhadap peraturan – peraturan yang diterapkan Pemkab Karawang kaitan retribusi ini, namun kami memohon kepada Komisi II agar membuat regulasi kemudahan juga bagi para nelayan sebagai bentuk apresiasi capaian target retribusi yang diberikan para nelayan,” papar Gary.

Ditempat yang sama perwakilan masyarakat nelayan Ciparage Jaya, Kartono mengungkapkan sepanjang periode masa kepemimpinan pengurus lama ,Koperasi Samudra Mulya memiliki raman sebesar Rp. 172 Miliar.

Dan pengurus lama menarik retribusi kepada Bakul selama 3 tahun kepengurusan mereka, bukan 2,4 persen sebagai mana yang diamanahkan oleh Perda namun sebesar 3 persen sehingga kerugian bakul selama 3 tahun ini sekitar Rp. 1,45 Miliar.

Bahkan selain itu, dimasa kepemimpinan pengurus Koperasi lama ini banyak nelayan anggota koperasi yang justru malah terdzholimi dan diperlakukan semena- mena bahkan tidak manusiawi.

“Oleh karenanya kami meminta bantuan kepada bapak ibu dewan yang terhormat agar memperhatikan nasib kami, kami patuhi apa yang menjadi aturan Pemda namun bantu kami , agar pengurus koperasi lama ini mau mengembalikan semua uang keanggotaan kami, dan kami bisa melaut dengan tenang,” kata Kartono terbata-bata seraya menceritakan perlakuan apa yang kerap ia bersama rekan – rekan nelayannya yang lain dapatkan dari pengurus lama.

Sementara itu ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang, Abuh Bukhori mengakui potensi retribusi dari Nelayan Ciparage memang sangat besar.

Dimana berdasarkan laporan resmi pengurus koperasi saat itu kepada anggotanya, bahwa pada tahun 2016 retribusi sebesar 3 persen yang didapat dari nelayan sebesar Rp. 1,724 Miliar dan yang di setorkan sebesar Rp. 246 juta, kemudian tahun 2017 Rp. 1, 328 Miliar dan yang disetorkan sebesar Rp. 247 juta, dan ditahun 2018 sebesar Rp. 1,238 Miliar yang disetorkan Rp. 254 juta.

Sehingga menurut Abuh adalah hal yang wajar jika kemudian ada keluhan dari pihak nelayan kaitan kemana kemudian sisa uang retribusi tersebut yang selisihnya sangat signifikan tersebut, sementara kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ini sangat mengkhawatirkan.

“Kondisi TPI sendiri dengan retribusi sebesar itu justru sangat mengkhawatirkan, baik bangunanya, fasilitasnya maupun tempat sandar perahunya, sementara Dinas Perikanan hanya memiliki sedikit kegiatan untuk pembangunan, minim sekali,” jelasnya.

Oleh karenanya, kedepan lanjut Abuh, Dinas Perikanan pun sama halnya dengan para nelayan berharap TPI ini akan dibangun jauh lebih represrntatif lagi.

“Dan kaitan retribusi tersebut Dinas Perikanan pun kedepan akan mempekerjakan 20 orang pegawai penarik retribusi, sehingga tidak membebankan koperasi. Dan kaitan penarikan retribusi 2,4 persen ini kami sedang buatkan Perbup nya, dimana besaran retribusi ini nantinya lebih jelas lagi pembagian peruntukannya,” jelas Abuh memaparkan seraya meminta Komisi II mendorong Bupati Karawang agar secepatnya Perbup itu ditandatangani.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Anggi Rostiana kepada para nelayan berjanji akan membantu menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dan harapan para nelayan.

Namun demikian, sebagai lembaga DPRD kaitan persoalan – persoalan hukum yang saat ini bergulir, pihaknya tidak dapat melakukan intervensi.

“Kami Komisi II, akan mendorong apa yang menjadi kebutuhan rekan – rekan nelayan agar bagaimana meningkatkan pelayanan, kedepan kami juga akan agendakan untuk meninjau langsung ke lokasi untuk bersilaturahmi dengan para nelayan , sekaligus juga melakukan evaluasi hal – hal apa yang kurang dari pemerintah daerah,” ujar Anggi yang juga disepakati oleh anggota Komisi II yang lain.

Lebih lanjut disampaikan Anggi, terkait persoalan hukum pihaknya tidak bisa melakukan intervensi. Anggi juga meminta kepada para nelayan yang hadir untuk bisa menyelesaikan secara kekeluargaan.

“Tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya, dan mudah – mudahan kami bisa membantu , hanya saja kami belum mencapai titik temunya,” ucap Anggi lagi.

Anggi pun berharap semoga permasalahan ini tidak berkepanjangan. Dan Komisi II akan turut membantu mencari jalan tengahnya seperti apa.

Anggi pun meminta kepada pengurus Koperasi yang baru memberikan data ,sebagai bahan tindaklanjut pihaknya ketika kemudian mediasi dengan Pengurus Koperasi yang lama.

“Oleh karenanya kami juga membutuhkan Data juga, agar jangan sampai ada perbedaan pendapat yang tidak ada titik temunya, jika kami diberikan data kami mempunyai dasar , mana yang benar mana yang salah,” tandas Anggi menegaskan. (ddy/hba)