Pemekaran Daerah Terganjal Moratorium

BANDUNG – Jawa Barat yang memiliki 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sekitar 50 juta diyakini sangat tepat jika dibentuk pemekaran daerah atau calon daerah otonom baru (ODB).

Hal itu diamini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar). Wakil rakyat itu diketahui terus mengkaji dalam rangka mensupervisi persiapan tiga ODB yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan dan Kabupaten Sukabumi Utara.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Sadar Muslihat mengatakan, pihaknya akan terus mengawal persiapan pembentukan ODB tersebut.

“Tugas kami adalah memperkuat pimpinan DPRD Jabar untuk segera melakukan kesepakatan bersama gubernur terkait pemekaran atau persiapan pembentukan calon daerah otonom baru, Bogor Barat, Sukabumi Utara , dan Garut Selatan” kata Sadar, Minggu (30/8).

Menurutnya, dalam beberapa kunjungan, dirinya memberi catatan, terkait beberapa persiapan yang harus diperhatikan ketika berhadapan dengan tim independen.

“Jangan sampai ada hal-hal yang mentah, dan perlu diingat produk akhir dari pembentukan daerah persiapan otonom baru adalah Undang-undang di DPR RI,” katanya.

Sadar menambahkan, atas dasar dilakukanya ODB di Jabar, bahwa dana pusat yang diterima Jawa Barat menjadi jomplang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Dari jumlah penduduknya (Jatim dan Jateng) tidak lebih banyak dari Jabar. Namun karena besaran dana pusat itu turun dihitung dari banyaknya wilayah kabupaten dan kota. Jika ada tambahan daerah otonomi baru, maka bantuan dari pusat juga bisa bertambah lagi,” jelasnya.

Sebagai contoh, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku, dari hasil kunjungan Komisi 1 ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, dirinya mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa. Dimana pemekaran Bogor Barat ini dikatakan bukan hanya keinginan, melainkan sudah menjadi kebutuhan.

“Jadi mengingat luasan yang ada, dan jumlah penduduk yang begitu banyak, serta begitu juga potensi daerah yang luar biasa, sehingga bisa optimislah, untuk otonom baru nanti, bisa untuk mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Sadar juga mengungkapkan, dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, mendapat gambaran baik dan menyakinkan bahwa Bogor Barat harus segera diwujudkan.

“Kita berharap kepada pemerintah pusat agar segera memberi ruang Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembentukan daerah otonom baru, dan meminta moratorium bisa segera dibuka kembali,” ungkapnya

Selanjutnya, untuk persyaratan pemekaran DOB Bogor Barat, sambung dia, bahwa sebagian umum syarat-syatat utama telah terpenuhi, hanya kajian ulang tentang ibukota saja, nanti akan dilakukan tim independen pemerintah pusat yang akan mensupervisi.

“Hasil kajian kami dengan Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan wilayah Bogor Barat sudah siap dimekarkan jadi Daerah Otonomi Baru,” katanya.

Menurut dia, potensi ekonomi dan sumber daya manusia di kawasan ini sangat luar biasa. Apalagi semua syarat administrasi sudah terpenuhi.

“Dengan terpenuhinya syarat administrasi, teknis dan lainnya maka kami usulkan agar Pemprov Jawa Barat meminta pemerintah pusat membuka morotarium pemekaran wilayah sehingga Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan bisa menjadi kabupaten atau kota baru,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin mendukung usulan pemekaran DOB Bogor Barat ini. “Usulan pemekaran Bogor Barat ini sudah sudah lama yaitu sejak tahun 2000. Penantian warga di kawasan Bogor Barat sudah hampir 20 tahun,” papar Ade.

Selain karena kebutuhan, lanjutnya, pembentukan DOB Bogor Barat juga penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kabupaten Bogor ini paling banyak penduduknya di Indonesia yaitu 5,9 juta jiwa. Wilayahnya juga luas. Karena itu, kami mendukung pemekaran DOB Bogor Barat ini,” ujarnya.

Untuk mendukung pemekaran ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan dana Rp 75 miliar untuk tiga tahun pertama masa persiapan terbentuknya DOB Bogor Barat.

“Sebagai kabupaten induk, kami menyiapkan anggaran Rp 25 miliar per tahun selama 3 tahun pertama masa persiapan sebelum Bogor Barat siap menjadi DOB” jelasnya.

Sebelumnya, sebanyak 21 wilayah di Jawa Barat mengajukan usulan daerah otonomi baru (DOB). Enam daerah di antaranya bahkan sudah memenuhi persyaratan final. Meskipun demikian, usulan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena pemerintah masih menahan moratorium DOB.

Enam daerah yang persyaratannya sudah terpenuhi itu adalah Garut Selatan, Sukabumi Utara, Bogor Barat, Bekasi Utara, Cianjur Selatan, dan Indramayu Barat.

“Prosedur persyaratannya sudah lengkap. Tinggal tunggu pintu moratorium terbuka, maka sudah bisa jadi DOB,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melakukan moratorium DOB sejak 2014. Berdasarkan penjelasan pemerintah pusat, Ridwan mengatakan, moratorium tersebut dilakukan karena banyak otonomi daerah yang gagal di daerah luar Jawa.

Emil sapaan akrabnya ini menjelaskan, sangat menyayangkan alasan tersebut, sebab DOB di Jawa Barat justru banyak yang berhasil. Misalnya saja Kota Banjar yang banyak mendapatkan penghargaan tata kelola daerah, Kabupaten Pangandaran memiliki pengangguran terendah di Jawa Barat, begitu juga dengan Kota Cimahi yang memiliki indeks pembangunan manusia lebib tinggi dari daerah asalnya Kabupaten Bandung.

“Jangan sampai kegagalan daerah di sebelah kiri, menyebabkan daerah-daerah di sebelah kanan yang berhasil, malah kena getahnya. Ini yang jadi riak kekecewaan politik di Jabar. Masalah moratorium harus dibahas secara adil,” tuturnya.

Menurutnya, seharusnya daerah tingkat II di Jawa Barat sebanyak 47 kabupaten/kota jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk di Jawa Timur. Karena saat ini Jawa Timur dengan jumlah penduduk 38 juta orang, memiliki 38 kabupaten/kota. (rls)