Awasi Investasi BPJAMSOSTEK, KPK Tidak Temukan Kerugian

PASTIKAN AMAN: Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto menegaskan, kondisi pengelolaan dana BPJAMSOSTEK dalam kondisi aman di tengah maraknya pemberitaan terpuruknya investasi beberapa BUMN yang bergerak di bidang jasa asuransi.

PURWAKARTA-Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto angkat bicara terkait maraknya informasi mengenai kondisi investasi industri asuransi yang berkembang saat ini, termasuk tentang BPJAMSOSTEK.

Dirinya menegaskan, kondisi pengelolaan dana BPJAMSOSTEK dalam kondisi aman di tengah maraknya pemberitaan terpuruknya investasi beberapa BUMN yang bergerak di bidang jasa asuransi.

“Saya tegaskan bahwa kinerja investasi BPJAMSOSTEK dalam kondisi aman, tidak ada kerugian, dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan meraih capaian yang baik,” ujarnya melalui rilis yang diterima Pasundan Ekspres, Ahad (2/2).

Dirinya menambahkan, di tengah dinamika kondisi investasi global dan Indonesia, kinerja investasi BPJAMSOSTEK masih on the track.

Agus menguraikan dana kelolaan BPJAMSOSTEK telah mencapai Rp431,7 triliun pada akhir Desember 2019, dan mencatatkan hasil investasi sebesar Rp29,2 triliun.
Bahkan pada capaian YOI pada tahun 2019 tersebut mencapai sebesar 7,3 persen lebih atau lebih tinggi dari kinerja IHSG yang hanya mencapai 1,7 persen. BPJAMSOSTEK juga telah memberikan hasil pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada pesertanya mencapai 6,08 persen p.a.

“Kami selalu berpegang teguh pada aturan yang berlaku, seperti PP No. 99 tahun 2013 dan PP No. 55 tahun 2015. PP ini mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016 yang juga mengharuskan penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50 persen,” kata Agus.

Untuk mengantisipasi kondisi pasar modal, Agus menjelaskan, pihaknya telah mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 71 persen dari total portofolio. Sehingga tidak terpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG.
Agus juga menjelaskan kepemililan saham BPJAMSOSTEK mayoritas merupakan saham kategori Blue Chip atau LQ45 yang mencapai sekitar 98 persen.

Namun ada juga saham yang pernah di LQ45, namun sudah keluar, seperti antara lain saham PGAS dan ANTM. Jumlah saham non LQ45 tersebut hanya sekitar 2 persen besarannya dari total portofolio saham BPJAMSOSTEK.

“Untuk saham, BPJAMSOSTEK hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan deviden secara periodik,” ujarnya.

Tentunya, kata Agus, faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. “Jadi tidak ada investasi di saham yang biasa disebut saham gorengan,” katanya tegas.

Agus juga menjelaskan dengan kinerja pengelolaan dana di atas, sebagai Badan Hukum Publik, kegiatan operasional BPJAMSOSTEK termasuk pengelolaan dana telah diawasi dan diaudit oleh berbagai lembaga berwenang. “Seperti BPK, OJK dan KPK,” katanya.

Senada, Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan mengatakan, kinerja BPJAMSOSTEK dalam bidang pengelolaan investasi secara keseluruhan telah mencapai hasil yang baik. Dan tidak ada temuan KPK tentang kerugian pada investasi BPJAMSOSTEK.

Pahala Nainggolan mengatakan, BPJAMSOSTEK merupakan salah satu pengelola dana publik terbesar di Indonesia, sehingga pastinya masuk radar KPK.
“Kami di KPK tentunya akan terus mengawasi kinerja BPJAMSOSTEK, terutama bidang investasi. Dalam pengawasan kami, tidak ada ditemukan kerugian Rp13 Triliun seperti isu yang diedarkan pihak tidak bertanggungjawab,” ucapnya.

BPJAMSOSTEK juga, sambung dia, selalu kooperatif dalam menerima saran darinya. “Juga selalu berkonsultasi agar tidak terjadi kesalahan dalam operasionalnya,” ujarnya.
Dirinya berpesan BPJAMSOSTEK yang saat ini tengah menjadi sorotan karena besarnya dana yang dikelola, harus terus fokus menjaga Good Governance. Dan juga dapat mengelola kegiatan operasional secara prudent, serta jangan takut menghadapi intervensi dari pihak manapun.

“Kami siap mendampingi BPJAMSOSTEK untuk menghadapi intervensi dari dalam atau luar dalam pengelolaan dananya. Bagi KPK ini merupakan cara strategis pencegahan korupsi dan bagian dari pelayanan publik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Purwakarta Herry Subroto menyebutkan, pemerintah baru mengumumkan kenaikan manfaat BPJAMSOSTEK tanpa kenaikan iuran. Yakni, di antaranya berupa kenaikan manfaat beasiswa 1.350 persen dan total santunan kematian sebesar 75 persen.

“Kami juga dalam operasionalnya selalu diawasi oleh lembaga pengawas yang kredibel seperti BPK, OJK, KPK, dan KAP dan selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), jadi peserta BPJAMSOSTEK tidak perlu takut dan khawatir,” ucapnya.(rls/add)