Standar Good Governance Dinilai Masih Jauh, Kebijakan Anggaran Harus Pro Rakyat

ANGGARAN: Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purwakarta, saat menggelar Budgeting School, di Balai Pengembangan Benih Ikan Tawar (BPBIT), Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Jumat (28/12). ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES

PURWAKARTA-Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purwakarta menggelar Budgeting School mengupas Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) di Balai Pengembangan Benih Ikan Tawar (BPBIT), Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jumat (28/12).

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, 28-30 Desember 2018, dan diikuti puluhan kader PMII Purwakarta.

Hadir sebagai narasumber, M Affan R Tojeng dari Transparansi Internasional, dan Direktur Center For Budget Analysis CBA Uchok Sky Khadafi.

Dua narasumber lainnya dijadwalkan hadir pada acara yang dibuka dengan dialog interaktif tersebut, yakni Kepala Badan Keuangan Aset Daerah dan Badan Anggaran, namun keduanya berhalangan hadir.

Ketua PMII Purwakarta Dede Jamaluddin mengatakan, saat ini negara-negara maju, seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan banyak lagi lainnya, tengah sibuk membicarakan welfare state atau kesejahteraan negaranya.

“Sementara di Indonesia masih banyak Kabupaten/Kota untuk memenuhi standar Good Governance-nya pun masih jauh,” kata Dede di lokasi acara.

Untuk itu, dirinya berharap Bupati Purwakarta minimal dapat mewujudkan pemerintahan yang memenuhi standar Good Governance.

Di antaranya, kata dia, terkait keterbukaan informasi publik, penganggaran yang sehat dan efektif, dan lebih jauhnya lagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbungan ekonomi semakin meningkat.

“Semoga IPM dan pertumbuhan ekonomi Purwakarta meningkat, dan penganggarannya sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut Dede menjelaskan, budgeting school tersebut bertujuan untuk membekali para kader PMII, supaya lebih mengenal sistem penganggaran. Termasuk prosesnya dari awal penyusunan hingga pengalokasian dan pemanfaatannya.

“Semoga para peserta mampu memahami materi yang diberikan, terlebih kegiatan sekolah anggaran ini merupakan ilmu yang jarang sekali dimiliki pengurus PMII. Serta dapat memberikan spirit baru sehingga minimal mampu menganalis dokumen anggaran yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Ahmad Syarifudin menjelaskan, sekolah anggaran diinisiasi untuk meningkatkan keilmuan kader PMII sehingga dapat mempermudah dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

“Juga mampu memberikan kontribusi konkret terhadap pembangunan Purwakarta,” katanya.

Ahmad mengaku kecewa kepada narasumber yang tidak dapat hadir, yakni pimpinan BKAD dan Badan Anggaran Kabupaten Purwakarta. Padahal kegiatan tersebut sangat penting agar para peserta dapat memahami terkait proses anggaran dari awal hingga akhir.

“Kami mengundang narasumber dari jauh-jauh hari, tapi tidak datang juga. Sebenarnya ada apa dengan mereka?” katanya dengan nada kecewa.(add/dan)