Subang Bisa Berdiri Sendiri, Jika Subang Utara mekar

DADAN SUPARDAN/PASUNDAN EKSPRES SOLIDITAS: Ketua Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) H. Sudi Hartono SH dan Ketua Forum Patriot Peduli Pembangunan Pantura (FP4) H. Agus Sonjaya serta para tokoh dan pemuka masyarakat pantura dalam sebuah pertemuan di Kecamatan Legonkulon.

SUBANG-Pembahasan mengenai dampak pemekaran Subang Utara terhadap induk Kabupaten yakni Subang, menjadi pembahasan menarik dalam topic zoom meeting Focus Grup Discussion, terkait Kegiatan Kajian Pemekaran Daerah Kabupaten Subang pada Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dalam hal ini pembahasan kajian pemekaran Kabupaten Subang Utara, Selasa (15/12).

Isu perekonomian di Subang Utara yang terbilang tinggi, di satu sisi diprediksi akan terpenuhi menjadi salah satu indikator kelayakan untuk mekar. Namun di sisi lain, tulang punggung perekonomian Kabupaten Subang yang berasal dari pantura juga merupakan sebuah keniscayaan, yang akan menjadi kehilangan potensi ekonomi dan pendapatan bagi Kabupaten Subang jika Subang Utara mekar menjadi Kabuparen tersendiri.

Menurut Ketua Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) Sudihartono Menurut sudihartono, jika Kabupaten Subang Utara lepas dari kabupaten induk yakni Subang, Kabupaten Subang tetap bisa berjalan. Sebab kondisi hari ini ini termasuk isu perekonomian di Kabupaten Subang juga sudah mulai dan terus berkembang.

“Lihat saja zona industri itu kebanyakan berada di wilayah Subang Tengah, perekonomian juga cukup lumayan, termasuk di wilayah Selatan potensi wisata juga ada,” imbuhnya.

Menurutnya, kekhawatiran jika Subang Utara lepas dari Kabupaten Subang akan membuat Kabupaten Subang menjadi lemah, justru saat ini Subang tengah berkembang. Sebab, secara kelayakan Subang Utara juga dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Pantura Subang juga telah layak untuk menjadi Kabupaten tersendiri.

Sementara itu, Konsultan dari UNPAD Dr Irlandia Ginanjar menyampaikan, terkait pengkajian penilaian atau scoring dalam pemekaran daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak. “Misalnya Subang Utara layak, malah akan memberatkan Kabupaten induk atau Subang selatan mengakibatkan pemekaran ini tidak bisa dilakukan. Jadi semuanya harus sama-sama maju,” imbuhnya.

Meski demikian ia menyampaikan, dalam pengkajian ada 5 indikator yang akan dinilai yakni soal aspek kependudukan, ekonomi, potensi daerah, factor kemampuan keuangan dan kelima factor-faktor lainnya. “Faktor-faktor lainnya ini terkait dengan sosial budaya dan situasi daerah misalnya, dari 5 faktor tersebut akan dihitung skornya.

Meski demikian, terkait dengan fakor objektivitas dan politis yang diminta, ia menekankan pada kajian tersebut akan menggunakan data dari badan Pusat Statistik serta Kementrian Keuangan yang diakui keabsahanya dalam melakukan kajian. “Insyaallah kita akan terhindari dari factor politik itu, karena disini kita akan berdasar pada data-data yang resmi. Dari data BPS, data keuangan dari Kemenkeu itu yang diakui keabsahanya,”

Terkait kajian tersebut, Kabag Pemerintahan Setda Subang Wawan Hermawan menyebut, pada prinsipnya Pemda Kabupaten Subang mendukung. Sebab pemekaran tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat khususnya diwilayah Pantura Subang.

“Kegiatan kajian ini awalnya di anggaran murni dengan anggaran yang sangat terbatas waktu itu, kemudian ada Pandemi, sehingga anaggaranya terhapus waktu itu. Tetapi karena Pak Bupati juga banyak berdiskusi dan banyak menerima aspirasi termasuk dari teman-teman Forum FP2S, jadi Pak Bupati sangat concern dengan pemekaran ini, kegiatan kajian ini jga merupakan respon Pak Bupati,” katanya.

Menurutnya, Bupati juga berpesan secara langsung agar kajian pemekaran Pantura untuk dikaji. “Kaji sesuai anggaran yang berlaku dan tidak ada pesanan apapun. Ini harus diyakini termasuk oleh para pegiat, sebab Pak Bupati sangat netral menginginkan hasil kajian ini betur-betul murni pure hasil kajian,” ujar Wawan.

Dulu pada saat tahun 2012, wilayah selatan belum memenuhi syarat terkait kemampuan potensi ekonominya. “Tetapi kan daerah itu terus berkembang. Makanya kali ini, kita potret lagi. Kalau wilayah utara saya yakin soal ekonomi, apalagi sekarang ada Patimban, akses sudah begitu terbuka. Tinggal selatan nih diukur lagi, tetapi saya juga meyakani daerah itu kan terus berkembang, pembangunan terus terjadi, termasuk perhatian Bupati pada pembangunan di Subang juga, makanya kita potret lagi sekarang nih,” katanya.

Wawan juga mengatakan, Bupati Subang menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pengkajian terkait pemekaran Subang Utara. Sebab dalam sebuah persyaratan pemekaran daerah, juga harus disertai kelengkapan adanya pengkajian secara akademis.

“Proses kajian yang kita lakukan sekarang ini, menjadi satu dasar atau gambaran bagi Bupati. Jadi nanti bagi Bupati bersama Ketua DPRD dalam mengajukan usulan pemekaran ini ke Gubernur itu punya dasar, jadi kita kaji dulu, oh ternyata sudah memenuhi syarat, jadi bisa enak kalau misalnya sudah memenuhi syarat dan selanjutnya berproses di tingkat Provinsi termasuk ke Kemendagri,” jelasnya.

Kajian yang dilakukan oleh para Ahli dari UNPAD ini masih terus dilakukan dan rencananya akan mulai melakukan kajian lapangan termasuk mengkaji data-data yang telah diterima untuk kemudian dilakukan penilaian.(ygi/vry)