GTRA Jangan Tunggu Anggaran Tata Aset, Tanah Timbul Pantura jadi Prioritas

DIALOG: Anggota DPRD Subang H Adik LF Solihin saat berdialog bersama warga. YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan H. Adik LF Solihin mendorong Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Subang, untuk segera bergerak dan mengerjakan tugas-tugas berkaitan dengan reforma agrarian di Kabupaten Subang.
“Satgas ini sudah dibentuk dengan sebuah Keputusan atau SK Bupati, tapi hingga saat ini belum ada gaungnya,” kata H. Adik.

Merujuk informasi yang didapatnya serta dari laman Pasundan Ekspres, ia menyebut, GTRA Kabupaten Subang telah terbentuk dengan terdiri dari beberapa dinas di Kabupaten Subang, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Subang yang juga memegang peranan penting. “Saya mendapat informasi bahwa Gugus Tugas ini akan mulai bergerak tahun depan, karena tahun ini tak ada anggaran. Tempo hari juga saya sempat bertanya ke Bupati secara non formal, beliau mengatakan untuk tahun depan sudah dianggarkan untuk GTRA Subang ini,” jelasnya.

Untuk itu, H. Adik meminta agar GTRA Kabupaten Subang, tanpa harus menunggu anggaran agar bias segera melaksanakan kerja-kerja yang sifatnya berkaitan dengan pendataan dan inventarisir Tanah Objek Reforma Agrarian (TORA).

“Untuk inventarisir itu bisa dilakukan mulai sekarang agar ketika tahun 2021 dan anggaran telah tersedia, mulai bisa bergerak dengan target yang akan ditentukan tentunya,” imbuhnya.

Selain itu, yang tak kalah penting yang ia dengar juga terkait penataan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII di wilayah selatan. “Jadi di Subang ini isu krusial soal lahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sebetulnya banyak. Jadi dibutuhkan kerja ekstra dan keseriusan, agar tercapainya tujuan reforma agrarian serta kepentingan masyarakat terlindungi,” imbuh H. Adik.

Ia juga meminta pada Bupati agar tegas pada dinas-dinas atau instansi yang kurang peka dan kurang kooperatif terkait dengan keberadaan GTRA ini. Sebab, payung hukum GTRA ini telah jelas tercantum dalam Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, serta tujuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kaitanya dengan program pemberian sertifikat tanah bagi masyarakat dari berbagai program.

Mengenai rencana GTRA yang diungkapkan Kepala BPN Kabupaten Subang Joko Susanto yang juga Ketua Harian GTRA Subang yang menyebut, tanah timbul di wilayah Pantura, akan terlebih dahulu dikerjakan GTRA Kabupaten Subang diapresiasi oleh H. Adik. Meski saat ini masih dalam tahap pendataan dan inventarisir data.

“Kalau seandainya memang sudah berbicara ke arah sana, tentu saya apresiasi. Ini memang bisa dikerjakan dari sekarang, agar ketika pelaksanaan dalam hal penataan asset dan penataan akses, bisa lebih efektif dilaksanakan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BPN Joko Susanto yang juga Ketua Harian GTRA Kabupaten Subang dalam wawancara 13 Agustus 2020 lalu menyebut, upaya penataan aset TORA di Subang belum dimulai, GTRA Subang saat ini tengah mempersiapkan rencanan penanaman jagung tersebut yang mana bekerjasama dengan GTRA Provinsi Jawa Barat.

“Kalau rencana soal action penataan aset TORA, tahun ini belum. Tahun depan rencananya ada, kita akan garap dulu di tanah timbul yang ada di Pantura,” ucap Joko kala itu di Kantor BPN/ATR Subang.

Mengenai rencana kerja, persoalan tanah timbul, yang menjadi objek dari TORA, menjadi salah satu rencana dari GTRA yang akan mulai dilaksanakan di tahun 2021 nanti, Namun Joko menyampaikan, sampai saat ini proses pengumpulan data dan identiifikasi terus dilakukan. Setelah data terkumpul, BPN akan mengajukan data tersebut kepada Kanwil BPN Jawa Barat dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian ATR/BPN.

“Kita data dulu termasuk mencari data dan bekerjasama dengan pemerintahan desa setempat. Jika sudah ada, segera kita ajukan,” ucapnya.

Ketika ditanya soal visi Bupati soal keberadaan GTRA Kabupaten Subang ini, Joko menyebut prinsipnya GTRA terdiri dari beberapa unsur OPD atau instansi lain dan Bupati sebagai penanggung jawab utama. Namun, dalam beberapa kali pertemuan soal GTRA ini, Joko menyampaikan, Bupati sangat konsen terhadap pemanfaatan lahan tidur yang bisa dimanfaatkan dan diakses oleh masyarakat.

“Pada intinya Pak Bupati tidak ingin ada tanah yang dimiliki oleh negara, instansi lain atau badan hukum yang menganggur. Harus ada pemanfaatanya harus dikerjasamakan,” ungkapnya.(ygi/vry)