H. Adik Dukung Bupati Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BERDISKUSI: Anggota DPRD Fraksi PDIP H. Adik LF Solihin saat bersama Bupati Subang H. Ruhimat dalam beberapa kali kesempatan berbincang. YOGI MIFTAHUL FAHMI PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Anggota DPRD Subang H. Adik LF Solihin mendorong Bupati Subang H. Ruhimat untuk segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Hal ini merujuk kepada Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Apalagi reforma agraria merupakan hal yang penting termasuk keterlibatan Pemerintah Daerah di dalamnya.

Dia menjelaskan, Bupati H. Ruhimat sebenarnya telah memberikan respon positif soal keberadaan GTRA tersebut. Hanya saja, demi kemanfaatan serta kepastian hukum, keberadaan GTRA tingkat Kabupaten Subang sangat diperlukan dan harus segera dibentuk secara administrasi baik melalui sebuah Keputusan ataupun Peraturan Bupati. “Jika kita melihat, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang menjadi objek redistribusi tanah di Subang ada banyak, baik itu diwilayah selatan maupun wilayah utara,” kata H. Adik yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang kepada Pasundan Ekspres, kemarin.

Ia menjelaskan, objek redistribusi tanah itu terdapat dalam pasal 7 ayat dari huruf a hingga k yang diantaranya tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak memohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir.

Selain itu, tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA meliputi, tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA, tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria. Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria. Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan. Tanah timbul hingga yang paling akhir tanah kelebihan maksimum, tanah absente, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.

BACA JUGA:  Samsat Rekrut 30 Kader Pengampu Pajak

Menurutnya, jika didorong, Reforma Agraria dapat dilakukan melalui penataan aset dan akses. Dengan begitu, kedepan dapat memberikan manfaat baik dari segi kepastian hukum maupun pemberdayaan pada masyarakat ketika aset itu itu telah ditata.

“Maksudnya, dari tanah yang menjadi objek redistribusi, ketika dilakukan legalisasi akses itu bisa menjadi sarana pemberdayaan baik dari segi kredit usaha, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pascapanen, pendidikan dan pelatihan, serta pemasaran,” ucap H. Adik yang mewakili Dapil Blanakan, Ciasem dan Patokbeusi ini.

Ia mengambil contoh, tanah yang dikelola oleh satu instansi atau bisa saja tanah timbul bahkan tanah negara bebas, ketika selama ini digarap oleh masyarakat dan petani, bisa lebih memberikan manfaat ketika dapat dilaksanakan legalisasi aset atau redistribusi tanah Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang kini digulirkan pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN. “Petani atau petambak yang selama ini menggarap lahan kadang terkendala oleh legalitas aset, ketika membutuhkan modal atau kredit usaha tidak bisa dijaminkan, karena secara hal kepemilikan bukan hak nya,” jelas H. Adik.

Akan tetapi, jika masyarakat dapat memberikan berbagai macam manfaat diantaranya menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan.

Lalu, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, memperbaiki dan menjaga kualitas serta mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, dan menangani sengketa dan Konflik Agraria.

“Nah ini kiranya bisa menjadi perhatian Pemda Subang, meskipun nanti yang menjadi pelaksana teknis dari BPN Subang. Pemda harus segera merespon ini karena dari tingkat provinsi pun sudah memiliki GTRA, yang juga saya dengar pada tahun ini tengah menggagas program ketahanan pangan pada lahan yang mendapat program PTSL untuk pilot Project penanaman jagung hibrida untuk kebutuhan pakan. Satu sisi tanah itu milik masyarakat, tapi juga bisa juga diakses oleh program pemerintah yang bisa menjadi peluang peningkatan ekonomi tanpa harus terikat dengan instansi,” tuturnya.(ygi/sep)

BACA JUGA:  Hore! Warga Subang Bisa Mendapat Nasi Bungkus jika Tidak Kebagian dari 8 Pintu Bansos

Tanah Objek Reforma Agraria :

– Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA
– Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
– Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria.
– Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria.
– Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan.
– Tanah timbul hingga yang paling akhir tanah kelebihan maksimum
– Tanah absente
– Tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.