HTS Siap Buka-bukaan Kasus CPNS K2, KPK Sudah Periksa 30 Saksi

SUBANG-Kuasa Hukum Heri Tantan Sumaryana (HTS), Irwan Yustiarta menyebut, kliennya berencana mengajukan justice collaborator (JC) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, HTS sudah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah dari tenaga honorer kategori 2. Masa tes dan verifikasinya dimulai Februari 2014 hingga Februari 2015.

“Justice Collaborator itu kebijakan ada di KPK. KPK yang bisa menilai apakah klien kami layak mendapatkan Justice Collaborator atau tidak. Tentunya, kami sebagai kuasa hukum akan mengajukan saudara HTS sebagai Justice Collaborator, sebelum persidangan dimulai,” ungkap Irwan kepada Pasundan Ekspres, Kamis (10/10).

Irwan menjelaskan, tidak setiap tersangka mendapat Justice Collaborator, namun kuasa hukum akan berupaya agar kliennya mendapatkannya. “Dikabulkan atau tidak, itu kewenangan KPK. Kami hanya melakukan upaya,” ujarnya.

Sebagai kuasa hukum, Irwan mendorong, kepada Heri Tantan untuk taat dan patuh terhadap proses hukum yang berjalan. Seperti memenuhi panggilan KPK dan memenuhi permintaan penyidik KPK. “Saudara HTS harus taat, tunduk dan patuh terhadap hukum. Dalam hal ini terhadap isi Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) oleh KPK,” jelasnya.

Irwan mengatakan, penetapan tersangka HTS karena diduga melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kuasa hukum yang kerap menggunakan pakaian serba putih itu menjelaskan, HTS mengetahui penetapan dirinya sebagai tersangka setelah menerima SPDP tertanggal 18 September 2019 dari KPK.

HTS telah diperiksa sebanyak empat kali. Tanggal 26 dan 27 September di Mapolsekta Subang, 3 dan 9 Oktober di Gedung KPK, Jakarta. “KPK juga, telah memeriksa keluarga HTS mulai dari istri dan anaknya pada 27 September,” katanya.

Selain itu, sepengetahuannya ada 30 saksi yang diperiksa berkaitan dengan penetapan tersangka HTS. Sebanyak 30 saksi tersebut berlatarbelakang PNS, anggota DPRD yang terlibat dalam pansus dan panja K2 dan honorer K2 yang lolos serta yang tidak lolos seleksi.

Sementara itu, kuasa hukum belum bisa menjelaskan hal-hal yang dapat meringangkan HTS. Hal tersebut, kata dia, akan diketahui nanti dalam persidangan. Saat ini, Hari Tantan masih berada dikediamannya, belum dilakukan penahan. Irwan juga menyebut, belum mengetahui kapan proses hukum ini memasuki persidangan. “Saya memprediksi setelah Oktober ini baru memasuki ke persidangan,” tandasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang HTS sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan dari persidangan terdakwa Bupati Subang Ojang Sohandi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam perkembangan proses penyidikan dan mengamati fakta persidangan dengan terdakwa Ojang Sohandi, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Heri diduga bersama-sama Bupati menerima gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya di Pemerintah Kabupaten Subang pada 2013–2018.

“HTS diduga secara bersama-sama dengan Ojang Sohandi, Bupati Subang periode 2013-2018 menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sejumlah Rp 9.645.000.000,” kata Febri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam (9/10).

Apresiasi KPK, Usut Sampai Tuntas
Pemerhati pemerintah, Akhmad Basuni mengapresiasi KPK melakukan penyidikan kasus suap dan gratifikasi dalam pengadaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II sehingga ada tersangka baru. Dia berharap KPK mengusut tuntas kasus tersebut.
“Tentunya patut diapresiasi langkah KPK untuk menyelesaikan kasus tersebut,” ujarnya.

Basuni mengatakan, sudah menjadi kewenangan KPK untuk menyelesaikan kasus tersebut sehingga masyarakat Subang mengetahui secara utuh praktik suap dan gratifikasi dalam pengadaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II.

“Kasus itu sudah menjadi perhatian masyarakat agar KPK mengusut tuntas. Langkah KPK saat ini menjawab apa yang diharapkan masyarakat selama ini. Itu juga memang kewajiban KPK untuk menyelesaikan sampai tuntas,” ungkapnya.
Dia menuturkan, langkah KPK tersebut harus menjadi perhatian seluruh ASN di Pemkab Subang. Mereka harus bekerja sesuai aturan. “Mereka dalam bekerja harus sangat hati-hati, harus sesuai aturan,” pungkasnya.

KASUS CPNS K2
– Pengembangan Kasus Mantan Bupati Subang OS
– HTS Ditetapkan sebagai Tersangka Suap dan Gratifikasi
– Kasus Pengangkatan CPNS Daerah K2 Tahun 2014-2015
– Penetapan tersangka 18 September 2019 setelah menerima SPDP dari KPK
– Kuasa Hukum HTS Ajukan Justice Collaborator ke KPK

ALIRAN DANA
Rp 9.645.000.000

PELANGGARAN
Dikenakan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

PEMERIKSAAN
– Tanggal 26 dan 27 September di Mapolsekta Subang
– 3 dan 9 Oktober di Gedung KPK, Jakarta
– KPK juga memeriksa keluarga Heri Tantan, mulai dari istri dan anaknya

30 ORANG SAKSI DIPERIKSA
– PNS Pemkab Subang
– Anggota DPRD Pansus dan Panja K2 Tahun 2014
– Honorer K2 yang lolos dan tidak lolos

(ysp/vry)