SUBANG-Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan, protes kepala sekolah SMA swasta karena dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) belum cair ‘salah alamat’. Seharusnya perjuangan para kepsek menuntut itu dilakukan sebelum anggaran diketuk palu.
“Ya kami merespon positif. Hanya salah alamat, karena sudah diketuk palu. Mestinya berjuang itu ketika proses penyusunan anggaran,” katanya kepada Pasundan Ekspres, Kamis (8/11).
Dia mengatakan, sebelumnya alokasi anggaran BPMU sebesar Rp640 miliar. Kebutuhan saat ini sebesar Rp670 miliar. Namun kemampuan anggaran hanya sebesar Rp374 miliar.
“Yang teralokasi itu sebesar Rp374 miliar. Ini kan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya kira sekolah itu (berjuang) dari awal, sehingga jadi skala prioritas, jangan setelah diketuk palu baru ‘nyanyi’, saya kira ini tidak pas momentumnya,” jelasnya.
Baca Juga:Pemda Tak Jamin Anggaran Pilkades CairDinsos Gelar Lomba Karya Tulis tentang HIV/AIDS
Ahmad mengatakan, saat ini ada sekitar 30 miliar alokasi BPMU untuk semester dua. Besarannya memang tidak bisa sampai dengan semester sebelumnya. Semester satu dibayarkan Rp250 ribu.
Dia menuturkan, dana BPMU merupakan bentuk kepedulian terhadap sekolah swasta di Jawa Barat. Ia mengklaim provinsi lain tidak memiliki program bantuan untuk sekolah swasta.
Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMA Kabupaten Subang, Suhaerudin mengatakan, menunggu hingga akhir Nopember dana tersebut dicairkan.
Dana tersebut sebesar Rp500 per siswa per tahun untuk kabupaten. Sementara untuk kota sebesar Rp 700 ribu. Pihak sekolah mempertanyakan ‘utang’ yang mesti dibayarkan sebesar Rp250 ribu untuk semester II ini.(ysp/ded)