Pajak Kendaraan Untuk Pembangunan

SOSIALISASI: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi perpajakan internal luar dan dalam Kantor P3DW Subang, di Aula Kecamatan Pamanukan, kemarin (28/11). Sosialisasi tersebut guna meningkatkan kesadaran membayar pajak dan manfaatnya. YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

PAMANUKAN– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi perpajakan internal luar dan dalam Kantor P3DW Subang, di Aula Kecamatan Pamanukan, kemarin (28/11).

Sosialisasi sendiri menghadirkan unsur dari Samsat Subang, Bank BJB, Polres Subang serta Jasa Raharja untuk memberikan informasi mengenai perpajakan dengan audiens aparatur desa seKecamatan Pamanukan.

Camat Pamanukan M. Rudi, berharap kegiatan sosialisasi ini bisa membantu memperjelas informasi mengenai pajak kendaraan bermotor, serta manfaatnya yang dirasakan bagi desa serta masyarakat.

“Kalau di Pamanukan sendiri Alhamdulillah, kalau ada Samsat keliling atau SIM keliling itu selalu rame, tapi mudah-mudahan kesadaran membayar pajaknya juga bisa kembali ditingkatkan,” ucap Rudi.

Dalam paparannya, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Subang Ade Sukalsah menyampaikan, bahwa keberadaan Samsat sendiri memiliki banyak esensi yang selama in,i hanya dikenal sebagai tempat membayar pajak kendaraan bermotor.

Ade menjelaskan, Samsat juga berfungsi dalam beberapa hal diantaranya Pengendalian kendaraan bermotor melalui cek fisik, registrasi kendaraan. Lalu menjaga nilai jual, menjaga status kepemilikan, pertanggungan laka lantas serta fiskal daerah.

“Jadi esensinya itu, bisa juga upaya pengendalian motor. Misalnya untuk mengendalikan motor hasil curian yang didaftarkan atau diisi pajaknya. Menjaga nilai jual juga dan yang juga penting sebagai fiskal daerah, karena pendapatanya bisa digunakan untuk beragam hal,” ucap Ade.

Ade menyebut bahwa pendapatan dari pajak kendaraan bagi daerah Subang setelah dibagi, yakni sebesar Rp 170 Milyar. Nilai tersebut digunakan diantaranya untuk kebutuhan ruang kelas baru, insentif guru atau aparatur desa dan lainnya.

”Penggunaanya itu tergantung Bupati mau diapakan. Hanya yang jelas, apa yang bapak ibu bayar itu, balik juga ke daerah” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Jasa Raharja Subang dan Purwakarta Panji Akbar mengatakan, Jasa Raharja merupakan upaya negara, untuk memberikan jaminan kepada warganya seiring dengan perkembangan teknologi transportasi.

“Memang berawal dari sejarah saat ada kecelakaan dulu negara tidak bisa apa-apa, tapi saat ini setelah ada Jasa Raharja, manakala terjadi kecelakaan lalu lintas ada santunannya, negara hadir, namun tentu dengan jenis serta aturan yang ada,” jelas Panji.

Salah satu alasannya adalah, kehadiran negara dalam hal ini, untuk membantu korban kecelakaan. Sebab terkadang orang yang kecelakaan merupakan orang yang produktif untuk mencari nafkah untuk keluarganya.

“Jangan sampai ada kemiskinan akibat kecelakaan, jadi negara hadir untuk membantu.” Ungkapnya.

Bahkan Panji menyebut, saat ini Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan telah menaikan biaya santunan kecelakaan sampai 100%. Hal ini ditandai setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/2017 tentang besar santunan dan iuran wajib, dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau. Dan PMK Nomor 16/2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Lalu, Kepala Cabang BJB Subang Riki Ahmad Nurdin mengatakan, saat ini Bank BJB menyediakan beragam inovasi bagi masyarakat untuk kemudahan dalam membayar pajak, diantaranya melalui e-samsat, melalui ATM, BJB digi, sambsara serta T-Samsat.

“Jawa Barat ini menjadi salah satu daerah yang inovasi pembayaran pajaknya menarik dan telah berjalan melalu BJB,” jelasnya.

Bahkan kata Riki, prinsipnya kini Bank BJB memberikan inovasi terbaru, yang bisa wajib pajak dapatkan kemudahan pembayaran pajak bisa dicicil tiap bulan, bisa autodebet atau bisa dibayar sekaligus.

“jadi prinsipnya biarkan kami yang bekerja, bisa beragam cara membayar pajak, tinggal datang saja ke BJB,” imbuhnya.

Kegiatan sosialisasi sendiri juga diisi dengan tanya jawab seputar pajak, bersama narasumber baik mengenai permasalahan dilapangan, maupun informasi perpajakan lebih detail. Sebab kegiatan ini sendiri diharapkan dapat menjadi corong informasi yang bisa disampaikan pada masyarakat, mengenai kewajiban dan kesadaran membayara pajak serta keuntungan dan manfaat atau kemana aliran dana pajak direalisasikan. (ygi/dan)