Tidak Cukup!! Akibat Ini Anggaran Pilkades di Subang jadi Membengkak

Anggaran Pilkades di Subang
YOGI MIFTAHUL FAHMI PASUNDAN EKSPRES KONSULTASI PANITIA: Camat Sukasari Bambang Edi Purwanto saat menerima panitia inti Pilkades Mandalawangi yang tengah melaksanakan konsultasi

SUBANG-Pilkades Serentak di Mandalawangi ditargetkan lancar tanpa kendala. Panitia Pilkades melaksanakan konsultasi bersama Camat Sukasari, Bambang Edi Purwanto. Konsultasi panitia intiĀ  Pilkades Desa Mandalawangi membahas sejumlah hal. Antara lain, terkait dengan anggaran pembiayaan Pilkades serta pencetakan surat suara.

Camat Sukasari Bambang Edi menyampaikan, rasa apresiasi pada panitia Pilkades Mandalawangi yang langsung gerak cepat. Salah satu hal yang dipertanyakan terkait dengan kemungkinan bertambahnya anggaran.

BACA JUGA: Bejat, Berikut Daftar Kasus Pedofilia di Subang yang Menghebohkan Publik

Sebab, panitia menimbang dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun ini, membutuhkan biaya anggaran yang cukup besar. “Musim prokes biaya pilkades jadi bertambah. Contoh, TPS yang semula 1 lokasi jadi bertambah menjadi 10 lokasi, dengan perkiraan sementara hak pilih di atas 4.000 sampai dengan 5.000,” kata Camat Sukasari.

Jumlah hak pilih per TPS maksimal 500 orang, dan jumlah panitia pun bertambah, sehingga biaya untuk pembuatan tps dan honor panitia tambahan jadi bertambah. “Sana yang dari APBD dan APBDes diperkirakan tidak mencukupi. Panitia akan mencoba memenuhi kebutuhan dana tersebut ke pihak ketiga, yang tidak mengikat sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.

BACA JUGA: Berikut Daftar Pejabat di Subang yang Ditangkap Akibat Korupsi

Hanya saja ia berpesan, agar terkait dengan pembiayaan anggaran Pilkades dari pihak ketiga, tetap mendasarkan pada peraturan yang berlaku serta membuat Perdes. “Sebab kan tidak boleh meminta apapun ke calon. Jadi pihak ketiganya juga harus dilihat siapa. Jangan sampai menyalahi aturan dan mengikat,” ucap Bambang.

Selain itu, panitia inti yang berkonsultasi juga kata Bambang, turut mempertahankan terkait pengadaan surat suara oleh panitia desa atau panitia kabupaten. “Saya akan menyampaikan untuk pertanyaan logistik surat suara akan dikonsultasikan dengan kabupaten, teknisnya seperti apa,” tuturnya.(ygi/vry)

BACA JUGA:  Penyidikan BPRS Gotong Royong Masih Proses