Tilang Masker Segera Berlaku

BERIKAN EDUKASI: Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menyosialisasikan pentingnya menggunakan masker di ruang publik sebagai pencegahan penularan korona. Dalam kunjungannya di Bogor, Emil memasangkan kepada seorang anak kecil. (FOTO: HUMAS PEMPROV JABAR)

BANDUNG – Untuk memutus mata rantai penularan virus korona, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menerapkan aturan denda bagi setiap orang yang melanggar seperti tak menggunakan masker di tempat umum. Pelanggar aturan tersebut bisa dikenai denda Rp 100-150 ribu atau kerja sosial.

Rencana penerapan denda tersebut ditanggapi beragam oleh masyarakat. Rita,35, warga Kota Bandung ini mengaku tak setuju jika harus membayar denda. Sebab, kondisi ekonomi warga yang saat ini sedang susah, malah justru harus membayar denda pula. “Baiknya, kalau tidak pakai masker mending diberikan sanksi tapi bukan berbentuk denda (uang). Bagaimana jika masyarakat lupa membawa masker, apakah harus didenda juga, kan namanya juga lupa,” katanya saat dikonfirmasi, kemarin (13/7).

Tanggapan berbeda datang dari Fahmi,40, warga Kota Bandung. “Saya sih setuju jika denda diterapkan. Agar masyarakat juga bisa paham soal pentingnya menggunakan APD di tengah pandemi seperti sekarang ini,” tegasnya.

Sementara, untuk penindakan denda di lapangan akan dilakukan oleh jajaran Satpol PP, polisi hingga TNI. “Yang melaksanakannya Satpol PP, kepolisian dan TNI atas nama gugus tugas,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai melaksanakan rapat koordinasi di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Senin (13/7).

Pria yang akrab disapa Emil itu menyatakan dasar hukum pemberlakuan denda tersebut akan masuk di peraturan gubernur (Pergub) Jabar. Pergub tersebut masih akan dikaji terlebih dahulu sembari melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Adapun pemberlakuan denda uang tersebut akan dilakukan mulai tanggal 27 Juli 2020 mendatang selama dua minggu. “Sementara dasar hukumnya Pergub yang akan dikaji oleh pak Kajati. Peraturan ini membekali gugus tugas yang diberi kewenangan oleh peraturan untuk membuat semua tindakan yang diperlukan menjaga epidemiologi kita terkendali,” ujar Emil.

BACA JUGA:  Komisi V Dukung Pemprov Jabar Gratiskan SPP SMA/SMK, Anggaran Rp1,4 Triliun

Emil menambahkan, nantinya uang denda tersebut akan masuk ke dalam kas daerah. “Dananya akan masuk ke kas daerah. Proses ini akan dilakukan selama 14 hari dimulai pada 27 Juli. Pemberlakuan dendanya akan dimulai. Sebelum itu akan ada finalisasi sosialisasi. Mudah-mudahan tidak ada yang banyak yang kena denda,” tambahnya.

Emil menyatakan, keputusan hukuman denda dikeluarkan seiring menurunnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan saat berkegiatan di luar rumah.

“Kami akan mendisiplinkan (pakai masker), karena proses edukasi sudah dilakukan, proses teguran sudah dilakukan, sudah masuk sesuai komitmen kami,” paparnya.

Emil menjelaskan, pemberlakuan denda tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan COVID-19.

“Tidak perlu ada denda asal kedisiplinan itu ada. Tapi, karena laporan dari Pak Kapolda Jabar dan kita lihat sehari-hari, banyak orang tidak menggunakan masker di tempat umum, maka opsi ketiga. Setelah edukasi, dan teguran, denda ini akan diberlakukan,” katanya.

Angka reproduksi (Rt) COVID-19 di Jabar pun mengalami peningkatan menjadi 1,73. Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Senin (13/7/20) pukul 15:41 WIB, 5.077 warga Jabar terkonfirmasi positif, 3.014 pasien positif aktif, dan 186 meninggal dunia.

Sementara jumlah pasien sembuh COVID-19 yakni 1.877. Sedangkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 11.229, selesai pengawasan 10.236 orang, dan pasien masih dalam pengawasan sebanyak 993 orang. Untuk ODP sebanyak 56.074 orang, selesai pemantauan 54.331 orang, dan masih dalam pemantauan 1.743 orang.